***

Satu yang menonjol dari kiprah Sekar Telkom adalah aktifitasnya yang kadang beyond expectation alias diluar dugaan. Kerap kali, karena beyond, Sekar Telkom kemudian menjadi nyleneh dan sukar diikuti oleh organisasi sejenis. Saya membedakan aktifitas Sekar Telkom menjadi tiga bagian. Yang pertama, aktifitas di bidang sosial. Di bidang ini, siapapun hendaknya meluangkan waktu membaca track record Sekar Telkom sejak berdirinya dan sesudah itu memberikan apresiasi pada tempatnya. Jika ada istilah Corporate Social Responsibility (CSR), ada baiknya juga dipopulerkan istilah Union Social Responsibility (USR) untuk kegiatan sosial Sekar Telkom ini. Penanggulangan bencana alam, aksi solidaritas kepada anggota, aksi sosial kepada negara dan aksi sosial kepada masyarakat adalah bentuk praktisnya. Untuk penanggulangan bencana, contoh yang harus dihadirkan agar menjadi memori bersama adalah pada saat tsunami Aceh 26 Desember 2004. Besarnya bencana dan korban jiwa serta kacaunya situasi, memunculkan gagasan kreatif rekan-rekan pengurus Sekar DPW 1 Sumatera saat itu : mencarter sebuah pesawat terbang untuk sesegera mungkin mungkin mengevakuasi seluruh karyawan dan keluarganya dari Aceh ! Selamatkan dulu keluarga besar kita, sebelum kita ikut terjun membantu rakyat Aceh yang terkena bencana. Sesudah contoh diatas, maka aktifitas sosial lainnya pun menghiasi perjalanan Sekar Telkom selama dua belas tahun : membangun kembali rumah anggota yang kebakaran, digusur, atau terkena gempa,  membangun TK, merenovasi SD, donor darah, mendorong penghijauan sampai mencarikan mobil jenazah bagi keluarga karyawan yang kesulitan menghantar almarhum ke tempat terakhir. Bahkan pada momen pembagian jasa produksi (Jasprod) beberapa waktu lalu, Sekar Telkom pun mengorganisir pemotongan Jasprod. Hasil yang diperoleh dari iuran segenap karyawan ini lumayan juga. Berbilang miliar rupiah. Hasilnya disalurkan untuk menambah uang bulanan beberapa ratus pensiunan Telkom dengan cara menyetorkan uang tersebut ke salah satu asuransi.  Terus terang, terusik juga hati ini ketika beliau-beliau demo ke kantor pusat soal kenaikan manfaat pensiun dan tak ada atau kurang pihak yang meresponnya. Karena bagaimanapun juga, nantinya nama perusahaan juga akan terbawa-bawa. Meski mungkin tambahan uang bulanan dari kegiatan urunan itu secara individu tidak terlalu besar, tetapi jangkauan dan kemanfaatannya mencapai ratusan orang pensiunan. Tentu saja, itu juga bisa diartikan sebagai kepedulian karyawan Telkom yang masih aktif kepada senior-seniornya dulu yang mungkin tidak sempat mengurusi kebijakan perusahaan kepada para pensiunan. Sekar Telkom juga sudah punya Yayasan Sekar Telkom. Tapi sebagai anggota, kiprah yayasan ini sekarang terdengar sayup-sayup buat saya. Apa Yayasan ini masih ada ? Yang tak boleh dilupakan juga adalah dibangunnya sarana telekomunikasi di pulau Miangas menggunakan teknologi VSAT.  Pulau Miangas adalah pulau terluar sebelah utara negara kita yang berbatasan dengan Pilipina.  Meski kini tak jelas bagaimana nasib pengelolaannya, union action semacam ini sesungguhnya beyond expectation dari sebuah organisasi serikat. Pada saat saya masih menjadi Kabid Organisasi di Dewan Pengurus Pusat (DPP), seringkali saya menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan aktifitas ini karena perkara dana yang dibutuhkan (dan akuntabiltasnya !), fokus organisasi, koordinasi dan after care kegiatan ini, lalu akhirnya  mencoba memaafkan diri sendiri jikalau mengingat misi luhur yang ingin diemban : menjaga halaman terluar NKRI.  Luar biasa bukan, sebuah serikat dengan term NKRI !.

Yang kedua adalah aktifitas untuk korporasi. Saya menyebutnya corporate advocation alias pembelaan terhadap korporasi. Aktifitas ini seringkali menimbulkan salah paham. Salah pahamnya tidak main-main. Salah paham dengan Direksi Telkom, pemegang amanat korporasi tertinggi. Ini saya sebut salah paham vertikal. Meski salah paham jenis lain pun seringkali juga terjadi, yaitu salah paham dengan anggota alias salah paham horisontal. Salah paham horisontal, biasanya soal sosialisasi dan filosofi kegiatan atau gerakan. Direksi Telkom salah paham, karena macam-macam. Bisa karena Direksi melihat tidak ada persoalan dengan kebijakan korporasi yang diambil. Bisa karena belum paham betul apa yang dimaui Sekar Telkom.  Tapi rupanya salah paham seringkali juga menghinggapi para pengurus Sekar Telkom. Misalnya  bahwa rekan-rekan Sekar Telkom menilai Direksi takut posisinya diganti jika mengikuti logika Sekar Telkom. Maka cerita soal kegaduhan KSO (Kerja Sama Operasi) di Jateng DIY, KSO Jawa Barat, Kode Akses SLJJ (KAS) dan terakhir soal Telkom Flexi, selalu dihiasi soal-soal diatas. Meski sebenarnya, saya melihat ada soal psikologis juga kenapa Sekar Telkom selalu dipersepsikan ‘harus’ berbeda atau berlawanan dengan Direksi atau malah sebaliknya, Direksi harus dipersepsikan selalu berbeda dengan Sekar Telkom.  Padalah dengan konsep kemitraan konstruktif, Sekar Telkom mesti konsisten memandang Direksi (dan jajarannya) sebagai mitra. Vice versa, tentulah Direksi (dan jajarannya) juga konsisten memandang Sekar Telkom sebagai mitra konstruktifnya. Gonjang-ganjing akan dilepaskannya Telkom Flexi di akhir tahun 2010 lalu, masih dihiasi salah paham serupa. Malah lebih seru karena isu yang beredar saat itu Direksi Telkom di-back up penuh Menteri BUMN Sofyan Jalil untuk jalan terus melego Flexi  dan jangan takut dicopot dari jabatannya. Apa iya begitu ? Wallahu’alam… Yang jelas, masuknya Pak Jusman Syafii Djamal sebagai Komisaris Utama Telkom pada awal 2011 pada akhirnya meredakan ‘ketegangan’ soal Flexi ini dengan statement wise beliau yang akan meninjau kembali kebijakan merger atau pun spin off Telkom Flexi. Setelah, itu tak ada lagi komentar di media soal mau dijualnya Flexi oleh Telkom, tidak ada lagi komentar tanggapan dari kementerian BUMN dan tentu saja tak ada berbalas pantun dari Sekar Telkom di media. Tapi bagaimana kalau Pak Jusman diganti, apakah Flexi akhirnya akan dijual karena corporate strategic plan-nya begitu ? Dan konon kini Flexi pun terus merugi ? Terus apa Sekar Telkom rame lagi ? Jika keduanya berhitung secara dingin, rasional namun bertanggungjawab, pasti semuanya terpecahkan.  Bukan memanas-manasi ya, tapi berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Toh di dunia bisnis, asal hitung-hitungan akhirnya untung,  bukan tidak mungkin rencana tersebut dijalankan kembali walau mungkin akan menyimpan potensi api dalam sekam. Wallahu’alam..

Kategori aktifitas ketiga adalah employee advocation alias pembelaan terhadap anggota. Menurut saya inilah jalan terang benderang mengapa sebuah serikat harus ada, lalu hidup dan menghidupkan tujuan sucinya.  Membela (baca : mengurusi) anggota ini sesungguhnya spektrumnya luas sekali. Intinya, dari mulai ia jadi capeg (calon pegawai) atau cakar (calon karyawan) sampai ia calon pensiun, harus diurusi dan berurusan dengan Sekar Telkom. Ya orangnya, ya sistemnya, ya kebijakannya semuanya harus terhubung dan berhubungan dengan Sekar Telkom. Jadi selain ia diurusi dan berurusan dengan SDM, karyawan Telkom harus juga diurusi dan berurusan dengan Sekar Telkom. Urusan-urusan itu dan bagaimana mengurusnya, kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama  (PKB). Keduanya harus sepakat, fair dan komit untuk menjalankan yang disepakati itu.

***

Semenjak Oktober 2010, saya sudah menjadi anggota biasa setelah hampir sepuluh tahun sejak berdirinya Sekar Telkom di tahun 2000 lalu nyaris aktif terus-menerus di organisasi pengganti Korpri ini (masih ada yang ingat singkatannya Korpri kan ?). Karena itu, jika sekarang menulis untuk berbagi, tentu sudut pandangnya lebih sebagai anggota biasa. Meski begitu, beberapa kawan yang masih jadi pengurus masih sering berdiskusi dengan saya. Pertanyaan yang sering muncul di diskusi itu, kok sekarang Sekar Telkom adem ayem ? Apa karena Pengurusnya sudah pada ayem (tenang dan tenteram) ? Wah, bingung juga saya menjawabnya…Kalau sekarang Sekar Telkom terasa adem,terasa ayem atau bahkan adem ayem, mungkin memang ada pilihan aktifitas ketiga diatas yang sedang dikerjakan. Sekar Telkom sedang bekerja di kategori ketiga : employee advocation. Nah, sepanjang pengalaman saya, bekerja di ladang pembelaan kepada anggota ini seringkali suaranya memang sunyi meski tujuannya sangat mulia dan terang benderang. Berita pembelaannya, jarang terdengar atau bahkan tidak pernah muncul di milis-milis anggota apalagi muncul di koran umum. Kalau pilihan aktifitas kedua diatas bisa disebut jalan gaduh, inilah yang saya sebut jalan sunyi. Karena ketika masalah anggota muncul dan masuk kepada persidangan TPTA (Tim Penetapan Tindakan Administrasi) antara Sekar Telkom dengan SDM, rapat-rapat maraton seringkali harus dijalani dan berhari-hari. Saya bahkan pernah mengikuti sidang TPTA selama hampir setahun. Di sidang-sidang itu perdebatan terkadang emosional jika agendanya adalah penentuan dikeluarkan atau tidak dikeluarkannya seorang karyawan yang masuk kategori pelanggaran berat. Bagi rekan-rekan di SDM, rapat-rapat TPTA itu mungkin menjadi bagian dari pekerjaan mereka. Masuk SKI (Sasaran Kerja Individu), ada penilaiannya, ada targetnya dan tentu saja ada budget-nya. Sementara bagi yang sedang mengurus organisasi, itu adalah amanah dan tanggungjawab yang mesti diemban di tengah-tengah sulitnya mengatur waktu untuk bekerja dan mengurus organisasi. Dengan demikian, tidak ada yang menilai, tidak ada yang memberi reward kecuali reward dari hati bahwa sudah berkesempatan membantu rekan lain keluarga besar Telkom dan keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan akan mencatatnya baik-baik dan moga-moga catatan itu jadi amal. Jalan sunyi yang lain juga bisa berupa proses kaderisasi. Mempersiapkan pengurus baru, mendidiknya agar paham organisasi dan berorganisasi dan kemudian committed melaksanakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Sungguh pekerjaan yang butuh ketelatenan karena mungkin saja hasilnya tidak bisa seketika sementara persoalan anggota yang harus diurus (baca : dibela) makin bertambah saja dengan makin kompleksnya bisnis perusahaan. Jalan sunyi ini, meski kelihatannya kurang populis, sesungguhnya dampaknya amat besar bagi anggota dan organisasi. Karena membela anggota sebenarnya berarti membantu memecahkan masalah mereka yang bisa-bisa merembet menjadi masalah keluarga. Dan ujung-ujungnya, bagi kelangsungan hidup perusahaan juga .  Jadi, jawaban positive thinking ini yang lalu saya bisa berikan ketika ada pertanyaan seperti diatas. Dan saya percaya, memang Sekar Telkom saat ini sedang mengambil jalan sunyi ini, bukan karena hal-hal lainnya.

***

Hal lain yang penting adalah bagaimana pengurus Sekar Telkom (di seluruh Indonesia), menata hati dan pikiran mereka. Satu setengah tahun ‘menikmati’ menjadi anggota biasa, memberikan banyak hikmah kepada saya bahwa tidak semua karyawan Telkom tahu dan bahkan peduli hidup mereka selama di perusahaan sesungguhnya diatur oleh sistem yang didalamnya dipengaruhi oleh salah satunya adalah  kualitas kerja Sekar Telkom, selain tentu saja kualitas kerja SDM. Banyak yang tidak peduli, meski tetap banyak yang peduli juga. Tetapi jika ada survey yang mencoba menakar tingkat kepedulian karyawan (anggota) pada Sekar Telkom, saya yakin masih lebih banyak yang tidak peduli daripada yng peduli.  Ketidakpedulian akan keberadaan Sekar Telkom ini akhirnya saya maklumi, ketika menyaksikan  dan merasakan ketidakpedulian pun kadang terjadi kepada unit kerja lainnya. Jadi, jangankan peduli kepada Sekar Telkom (dan aktifitasnya), kepedulian kepada unit kerja yang membutuhkan support pun tak selalu bisa terjadi. Namun ketika ada cerita dari seorang pensiunan kolega saya, ketika bertamu ke kantor bercerita dengan berseri-seri karena tak menyangka gaji dia saat pensiun, justru lebih besar dibanding saat dia masih menjadi karyawan, tentu ini membesarkan hati. Ya, sejak PKB II manfaat pensiun memang sudah dinaikkan tiga kali. Sehingga pada posisi tertentu, gaji mereka saat pensiun justru lebih besar daripada ketika aktif. Demo besar karyawan Telkomsel November 2011 lalu sehingga memacetkan ruas perempatan Kuningan ke Gatot Subroto di Jakarta dalam wadah Serikat Pekerja Telkomsel (Sepakat) menyadarkan saya – dan semoga kita semua – bahwa ternyata anak perusahaan kita yang memberi hampir 60% penghasilan Telkom Group, karyawannya masih bermasalah di hal-hal mendasar. PKB antara Sepakat dan SDM Telkomsel, rupanya belum berjalan dengan baik sehingga soal-soal mengenai kesehatan, pensiun dan sarana kerja masih mengganjal mereka. Soal-soal ini, di Telkom sudah lama selesai. Beruntunglah kita, tak perlu turun ke jalan soal-soal mendasar begitu. Karena itu, betapa berterima kasihnya saya masih ada yang mau dan konsisten menjalankan kepengurusan Sekar Telkom.

Menata hati dan pikiran adalah modal penting menjadi pengurus Sekar Telkom. Tidak ada paksaan untuk harus menjadi pengurus, dan tidak ada paksaan pula untuk tidak menjadi pengurus. Menjadi pengurus, haruslah berangkat dari hati agar ketika menjadi pengurus pun, organisasi masih bisa diurus dengan baik demi kemanfaatannya untuk dua puluh tiga ribu lebih anggota (dan keluarganya). Dan lagi anggota itu pun sudah dipotong sebagian penghasilannya untuk iuran menjadi anggota Sekar Telkom. Sedih rasanya, kalau saya masih mendengar ada cerita ke saya bahwa ada pengurus yang sudah dipilih secara demokratis, akhirnya dirasa tidak memanfaatkan ‘kekuasaannya’ untuk berbuat kebaikan kepada pemberi amanah dan lingkungannya. Organisasi dibiarkan kosong dan kehilangan aura-nya.  Organisasi pun seperti tersandera. Jika seperti itu, untuk apa masih menjadi pengurus apalagi menjadi ketuanya ?

Tidak perlu sakit hati, jika tidak ada yang menghargai hasil kerja kita, tidak perlu juga marah kepada yang sinis karena mungkin mereka belum mengerti arti penting keberadaan serikat. Tidak perlu juga  frustasi jika banyak hal yang belum sesuai dengan harapan kita. Banyak pilihan di depan kita, bekerja dan memperbaiki dari dalam melalui Sekar Telkom atau memilih bekerja dari luar dengan spektrum yang juga tak kalah luasnya. Yang penting buktikan saja terus dengan bekerja baik atas segala amanah yang diberikan kepada kita. Kalau tidak bisa memperbaiki kerusakan negeri ini, maka jalan terdekat adalah memperbaiki apa yang ada di tangan dan lingkungan terdekat kita. Dan menjadi aktifis Sekar Telkom saya kira adalah pilihan terdekat memperbaiki  neger i kita. Soal pujian, penghargaan, mari kita belajar dari Mahatma Gandhi yang tak pernah mau menerima penghargaan dan penghormatan sebagai pejabat resmi negara India di awal kemerdekaannya. Atau, mari kita teladani Bung Hatta yang menghentikan penghargaan dan penghormatan dengan memilih berhenti sebagai Wakil Presiden RI.

Di hari ulang tahun ke-12 nanti, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 Sekar Telkom dan terima kasih kepada kawan-kawanku pengurus Sekar Telkom di seluruh Indonesia, semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan menjalankan amanah.  Teruslah sabar bekerja dan berjuang dengan ketulusan hati demi anggota dan perusahaan tercinta, demi sawah ladang kita dan… pro Deo et patria (demi Tuhan dan Tanah Air).

Salam Berserikat Membuat kita Kuat.

Januar Setyo Widodo

Mantan Ketua DPW Sekar Wilsus

Oleh JANUAR SETYO WIDODO

Ketika 11 Desember 2011 lalu Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengeluarkan ketentuan bahwa kebijakan Short Message Service (SMS) akan diubah dari Sender Keep All (SKA) menjadi Non-SKA alias berbasis biaya (cost base), maka bisa jadi itulah terapi akhir maraknya aksi SMS spam seperti SMS meminta transfer pulsa dari Mama ke anaknya. Ya memang SMA Mama kini sudah berakhir, namun sekarang berganti rupa menjadi SMS minta transfer uang. Belum lagi iklan, penawaran kerja sama dan terakhir sedot pulsa. Dalam sehari penulis bisa menerima puluhan SMS spam seperti inii.

Industri Yang Adil

Pemberlakuan SKA seharusnya sudah berakhir dengan lahirnya Peraturan Menteri (PM) Nomor 8 tahun 2006 tentang Interkoneksi yang intinya biaya telekomunikasi dihitung berbasiskan biaya element jaringan, bukan lagi SKA atau pembagian hasil (revenue sharing) yang saat itu umum dipakai sebagai model bisnis para operator untuk saling bekerja sama. Namun karena kondisi industri saat lahirnya peraturan tersebut belum seimbang, SMS SKA ditunda penerapannya. Berakhirnya rezim SMS SKA berarti dimulainya rezim baru alias rezim SMS Non-SKA. Rezim SKA mengisyaratkan bahwa benefit bisnis SMS berada di tangan operator pengirim (sender) SMS. Operator penerima, tidak memperoleh benefit. Benefit disini tentu diartikan dengan revenue yang bakal diperoleh atau tidak diperoleh. Dengan SMS SKA, mulailah era gimmick marketing Rp 0 alias gratis ke all operator. Pada awalnya, SMS gratis hanya diberikan ke satu operator tertentu atau bahkan ke all operator sebagai bonus atau nilai tambah dari pembelian paket pre-paid yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam perkembangannya, memanfaatkan kebijakan SKA tadi, gimmick gratis ke all operator malah menjadi gimmick utama. Terutama bagi operator dengan pelanggan yang masih kecil. Akibatnya bisa ditebak, shares pelanggan operator-operator itu memang naik dan merebut swing consumen yang kebanyakan memang pre-paid, paling tidak untuk penjualan paket perdana mereka. Dan konsumen yang hanya memanfaatkan gimmick free SMS all operator pun menjadi makin tumbuh besar. Tumbuh besarnya pelanggan penikmat free SMS ini tentu saja meningkatkan jumlah SMS yang mereka kirimkan.  Tetapi pada akhirnya, beban jaringan operator penerima free SMS pun makin meningkat, sementara dari sisi revenue, tak ada yang mereka terima. Pada jam-jam sibuk dan program tertentu di televisi, peningkatan beban jaringan akibat mendapat blasting free SMS ini mengakibatkan kualitas layanan pun makin menurun akibat meningkatnya okupansi jaringan. Dua hal ini – gimmick free SMS dan beban jaringan operator penerima – memang menjadi hal utama pertimbangan peninjauan kembali kebijakan SMS SKA. Belakangan, akibat ikutan lain dari free SMS misalkan, maraknya SMS yang bisa dikategorikan spam (iklan, tawaran kerjasama perbankan, dan penipuan/ SMS Mama). Tidak itu saja, free SMS pun dimanfaatkan untuk melakukan pemotongan pulsa sepihak. Kasus yang populer disebut ‘Sedot pulsa’ ini bahkan sudah menjadi konsumsi politik dengan menjadi agenda DPR RI melalui pembentukan Panja (Panitia Kerja) untuk mengusut modus yang merugikan konsumen ratusan miliar rupiah tersebut.

Peluang Bisnis

Namun demikian, selalu ada emas dibalik bebatuan. Pepatah ini nampaknya berlaku pula bagi perubahan kebijakan ini. Kebijakan ini memberi peluang tumbuhnya industri telekomunikasi dengan normal.  Dari sisi bisnis, masa tenggang menuju pemberlakuan resmi SMS Non-SKA pada tanggal 1 Juni 2012 nanti memberikan kesempatan para operator menata business plan mereka untuk menata perangkatnya mempersiapkan kebijakan baru ini. Dari sisi masyarakat, kiranya perlu cermat dan membiasakan diri ketika ber-SMS setelah kebijakan ini diterapkan. Pada saat masih rezim SKA, para operator tidak dituntut banyak mengurusi perangkat yang mengelola trafik SMS ini. Cukup GSMSC (Gate SMS Center) dan sewa link ke operator lain dengan kapasitas yang disesuaikan dengan business plan mereka. Para operator itu tidak banyak membangun data center untuk menyimpan (recording) dan menagih (billing) SMS yang masuk (incoming). Mereka hanya seperlunya saja mempunyai data center untuk menyimpan SMS yang memang bisa menghasilkan revenue setelah proses billing. Untuk operator pengirim (sender) yang memberlakukan free SMS bahkan bisa saja tidak perlu melakukan pencatatan apapun, karena toh tak ada revenue yang mereka terima. Dan bagi operator penerima (keeper), malah tak perlu melakukan apapun : tak perlu mencatat, menyimpan, apalagi mem-billing. Karena rezim SKA memang hanya memberikan revenue bagi pengirim, tidak bagi penerima. Dengan diberlakukannya rezim Non-SKA, maka semuanya menjadi berubah. Baik operator pengirim (sender) maupun penerima (keeper), perlu mempersiapkan perangkat pencatat, penyimpan dan lalu-membilling trafik SMS yang masuk maupun keluar. Operator penerima perlu membangun perangkatnya untuk kelak menagihkan biaya yang timbul (baik karena trafik SMS incoming maupun transit) kepada operator pengirim. Sementara operator pengirim juga perlu membangun perangkatnya untuk data pembanding ketika kelak ia ditagih untuk membayar beban yang ditimbulkannya. Kemungkinan kesiapan para operator memang bervariasi. Karena itu, perubahan rezim SMS dari SKA menuju Non-SKA memang dirasakan menjadi PR yang harus segera dikerjakan para operator kecil. Dan jika kebijakan SMS Non-SKA ini berpeluang tak hanya menciptakan revenue tapi juga menambah beban baru, itu berarti para operator itu mesti menyusun lagi business planning mereka agar on balance mereka tetap untung dengan kebijakan baru dari pemerintah ini. Yang paling mahal tentulah membeli perangkat. Yang paling murah, tentulah cukup menyewa perangkat yang diperlukan. Memang, beban para operator yang sudah tampak di depan mata adalah : beban pengadaan perangkat dan beban terminasi (ataupun transit) SMS.

Dengan jumlah total SMS yang beredar di tahun 2010 lebih dari 450 miliar SMS, dan perilaku unik konsumen Indonesia yang lebih menyukai SMS dibanding berbicara langsung, kebijakan ini mestinya memang menggairahkan industri telekomunikasi di tahun 2012 dan sekaligus menjadi customer education.***

Januar Setyo Widodo, praktisi telekomunikasi, http://www.januarsw.com

Link : [klik]

***

Dahlan yang Iskan membawa perubahan besar pada aspek komunikasi. Sebagai orang yang besar dan berhasil di bidang jurnalistik, Dahlan Iskan (DIs) nampaknya memang tidak mau berubah. Walau sudah menjadi CEO PLN, ia masih selalu menulis sebulan sekali dalam CEO Notes-nya yang dipublikasi di internal PLN tapi lalu ‘bocor’ kemana-mana dan akhirnya malah dibukukan dan bisa dinikmati masyarakat. Tulisan-tulisannya masih tetap renyah dan enak dinikmati walau seringkali bercerita soal jeroan perusahaan negara urusan hidup mati ini (maksudnya, byar pet listriknya..). Masyarakat – minimal saya -, jadi tahu bagaimana PLN saat DIs menjadi top manajemennya dan bagaimana ia mulai membongkar soal-soal dasar kelistrikan : dari kelangkaan bahan bakar untuk pembangkit sampai rasio elektrifikasi yang harus segera diatasi di pelosok-pelosok negeri kita. Tentu saja tidak hanya membongkar tapi tidak memasangnya (membereskan) kembali, DIs juga memberi insight bagaimana harus mensolusikannya. Saya seperti membaca laporan wartawan yang sekaligus memberi opini bagaimana seharusnya suatu hal diselesaikan. Dengan posisinya saat ini yang sudah menjadi Menteri BUMN, DIs pun tetap tidak berubah. Hampir dua mingguan sekali ia menulis apa saja. Tapi tentu soal ke-BUMN-an dan tetap ditulis di harian Jawa Pos, harian miliknya. Rangkaian tulisan yang ia sebut Manufacturing Hope itu, membahas semua hal di BUMN. Soal garam, soal hotel, soal kereta api, soal angkutan udara, soal gas, soal pupuk,soal perkebunan dan telekomunikasi. Saya menikmati tulisan-tulisan itu.

***

Keputusan Presiden SBY yang mengangkatnya menjadi Menteri BUMN dalam reshufle kabinet akhir 2011 lalu memang memancing analisis. Salah satunya adalah bahwa keputusan itu tak lepas dari kepentingan Pemilu 2014 nanti. Untuk test the water, diangkatlah dulu DIs menjadi CEO PLN yang ternyata memang memberikan terobosan dalam memimpin PLN selama dua tahun. Kepentingan SBY untuk mengangkat DIs tentulah menjadikan jaringan Jawa Pos sebagai tulang punggung komunikasi publik SBY dan juga Partai Demokrat. Logis juga jika melihat kenyataan bos MNC Group (RCTI, Harian Seputar Indonesia) Hari Tanusudibjo adalah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem yang memperkuat posisi Surya Paloh, pemilik Media Group (Media Indonesia, Metro TV) pendiri ormas Nasdem. Lalu Ketum Partai Golkar pun pemilik TVOne. Dan di Indonesia, yang begitu luas dan beragam penduduknya, manipulasi media adalah salah satu kekuatan politik juga. Dengan keberadaan DIs di kabinetnya, meski mungkin tak ada instruksi SBY secara langsung, DIs dengan kekuatan jaringan Jawa Pos-nya kini diharapkan bisa menambah atau paling tidak memperbaiki pencitraan SBY saat ini. Dua tulisannya yang menceritakan suasana Sidang Kabinet dan popularitas mobil Esemka, mungkin bisa jadi salah satu indikasi itu. Jika Nasdem sudah diback up MNC Group dan Media Group, lalu Golkar melalui TVOne, bagaimana dengan Demokrat?

***

Sebagai analisis, sah-sah saja. Toh DIs tidak minta jadi CEO PLN dan juga Menteri BUMN. Mesti pada akhirnya tidak (atau tidak bisa) juga menolak amanah tersebut. Bagi saya, keberadaan DIs di jajaran Kabinet adalah anugerah buat rakyat Indonesia. Bagaimana suasana SBY memimpin Sidang Kabinet dengan nuansa kegeraman (kalau tidak dibilang kemarahan), kita bisa tahu. Bagaimana decision making process DIs memilih Dirut BUMN kini, kita menjadi tahu. Bagaimana pragmatisnya DIs menyederhanakan soal-soal di BUMN, kita jadi mengerti dan pastinya berharap memang itu penyelesaiannya. Namun jika analisis diatas benar, saya pun berharap DIs tetap menjaga integritasnya demi membaiknya kehidupan di Republik ini. Karena toh jabatan di kabinet memang jabatan politis.

Dengan integritas yang terjaga, tulisan-tulisannya pasti memancarkan kejujuran dan ketulusan.

Dengan integritas yang terjaga, tulisan-tulisannya tidak hanya memberi pencerahan bagi masyarakat, tapi juga mendorong perubahan cara berkomunikasi pemimpin dan yang dipimpinnya.

Dengan integritas yang terjaga, tulisan-tulisannya tidak sekedar hanya curhat (curahan hati) seseorang yang tidak bisa dilarang menulis, tapi akan menjadi gunting Alexander yang akan menjadi solusi berbagai permasalahan bangsa ini.

Dengan integritas yang terjaga, tulisan-tulisannya memang tetap menunjukkan Pak Dahlan Iskan yang tidak berubah.

Pak Dahlan Iskan, semoga tetap diberikan kesehatan dan kekuatan mengemban amanah.***

Januar Setyo Widodo

***

Setelah diminta menyampaikan orasi atau tepatnya sharing dihadapan 400-an Pengurus Sekar Telkom seluruh Indonesia Kamis pagi (27/10) itu, saya, Mas Wisnu Adhi (Ketua Umum), Mas Wibowo Sugiarto (mantan Ketua DPW 5 Jatim), Mas Iman (Bendahara Umum DPP) meluncur ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I, Makassar. Ya, saya memang sudah meniatkan diri menjenguk senior-senior Telkom yang sekarang sedang kena musibah itu. Setelah mengontak kawan-kawan di kantor Telkom Makassar untuk memfasilitasi ke pengelola Lapas, akhirnya kami bisa masuk dan bertemu beliau-beliau. Mereka bertiga, lengkap, ternyata sudah menunggu kami. Pak Heru Suyanto, Pak Eddy Sarwono dan Pak Koesprawoto. Kami diterima di ruang internet yang dibangun Telkom untuk Lapas Makassar. Ada sekitar 10 PC berjajar disitu. Dindingnya dihiasi dengan promo Speedy dengan warna ceria khas Speedy, merah penuh semangat. Ruangannya pun ber-AC. Kalau sudah masuk disitu, pasti tak akan menyadari bahwa kita sebenarnya ada di ruangan salah satu Lapas dengan kapasitas 1000-an narapidana, terkurung dan dibatasi kebebasannya. Setelah bersalaman dan saling berpelukan, kami pun ngobrol ringan. Mereka bertiga mengenakan pakaian sehari-hari sebagaimana kalau kita santai. Pak Heru pakai kaos, Pak Eddy pakai kemeja lengan pendek garis-garis biru dan Pak Koesprawoto memakai baju koko plus peci khas Makassar. Pak Heru, mantan Ketua Kopkar Siporennu Divre-7, bercerita dengan semangat ‘teman-teman’ barunya sekarang ini. Pencopet, perampok, pembunuh bahkan teroris pengebom pasar Makassar beberapa waktu lalu. Cerita Pak Heru ini kadang ditimpali dengan canda ringan Pak Eddy maupun Pak Koesprawoto. Masih dengan suasana ringan, Pak Eddy, mantan Deputy KKSO Divre-7, pun menceritakan bagaimana suasana batinnya – dan tentu saja keluarganya – paska dimuatnya berita mereka besar-besar di salah satu harian nasional bergengsi di Republik ini awal tahun ini. Pak Koesprawoto – mantan KKSO Divre-7 KTI, yang selama perbincangan itu tak lepas dari senyum ikhlasnya, sempat menambahkan cerita sendu saat ditanya wartawan ketika KPK menanyakan kenapa kok mereka lari. Tetap dengan senyum yang – saya yakin seperti yang saya lihat saat itu – Pak Koes menjawab dengan datar, “ Saya bukan buron Mas”. Cukup lama rupanya kita silaturahmi. Hampir dua jam, dan ketika waktu menunjukkan pukul 13 WITA kami pun pamit.  Tak lama, sebelum kami keluar ruangan internet tersebut, kami melihat rombongan Mas Wartono ‘Ipung’, Ketua MPO Sekar Telkom juga datang menjenguk. Jujur saja, melihat Mas Ipung yang memang kenal baik dengan beliau-beliau bertiga berpelukan dengan ketiganya satu per satu, ada sedikit ras ngregel (= haru) di hati saya…Ya, mungkin saja saya sedang melow, kata anak-anak jaman sekarang. Bagaimana tidak melow, saya yang masih diberi kebebasan saja masih sering mengeluh, menggerutu dan kadang marah-marah tidak puas. Sementara ketiga beliau itu masih bisa tersenyum dan tertawa di tengah musibah yang mereka alami. Saya jadi teringat lagunya Kupu-Kupu Malam Titiek Puspa yang legendaris itu, “…kadang dia tersenyum dalam tangis…”

***

Dalam perjalanan pulang dari Lapas, sambil mencari makan siang, ingatan saya melayang ke tahun 2006 lalu. Tepatnya saat Rakernas II Sekar Telkom yang dilaksanakan di bulan Maret 2006 di kantor Divre 5, di Surabaya. Saat itu, seluruh peserta Rakernas II Sekar berdiri memanjatkan doa kepada Illahi Robbi agar para senior leader Telkom saat itu, Pak Jhon Welly (Direktur SDM), Pak Komaruddin SK (mantan Diropsar), Pak Doddy Sudjani (mantan Kadivnet) dan Pak Endy Prijanto (mantan Kaprobis VoIP) – yang sedang ditahan di Bareskrim Polda Jabar – diberi kekuatan batin, ketabahan dan kesabaran dalam menjalani cobaan mereka. Saat itu, sebagai Ketua Panitia Rakernas II Sekar Telkom, saya memutarkan rekaman hampir 1 menit kondisi ‘penginapan’ para senior kita itu : beberapa sel ukuran 2 x 1 m, tumpukan baju dimana-mana, bekas-bekas makanan dan ceceran air dimana-mana. Banyak peserta Rakernas saat itu yang menyeka mata mereka. Saat itu Pak John dkk dicampur dengan dua orang tahanan wanita yang baru datang. Beberapa bulan sebelum Rakernas II itu, setelah mendengar Pak Jhon dkk ditahan di Polda Jabar pada Desember 2005, beberapa kali saya membezuk beliau. Ya, seperti pas saya di Lapas Makassar, jika bezuk Pak Jhon dkk pun hanya ngobrol ringan, tertawa dan kadang mentertawakan hal yang seharusnya menjadi sumber kesedihan.

***

Kawan-kawan, bukan maksud saya membuka luka lama. Hanya sekedar berbagi, betapa dunia bisa berubah seketika tanpa pernah kita bisa menolaknya. Yang di Polda Jabar, konon sudah di-SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)-kan alias tidak pernah P21 (berkas lengkap diterima Kejaksaan dan siap untuk dituntut di Pengadilan). Namun, yang di Makassar, ketiga beliau sudah menjalaninya delapan bulan dari 6 tahun yang dituntutkan Jaksa. Ditambah dengan 5 bulan saat di Rutan, total jadi 13 bulan sudah Pak Koes – yang sumeleh dan penuh senyum ikhlas – bersama Pak Heru dan Pak Eddy, menjalani hari-hari yang begitu berbeda. Saat ini Pak Koes dkk sedang menunggu proses PK (Pengajuan Kembali) di MA setelah Kasasi mereka ditolak.

Kapan hal diatas akan selesai, terutama kasus Makassar? Apakah PK yang diajukan bisa dimenangkan ? Apakah akan ada keadilan ? Tidak tahu. Tapi Pak Dahlan Iskan, Menteri BUMN yang baru, sudah memberi angin segar. Tiga hal pertama yang akan ia lakukan di Kementerian BUMN adalah pertama, mengurangi rapat-rapat di BUMN menjadi 50% (belum jelas sebetulnya, rapat-rapat di Kementerian BUMN atau di BUMN-nya?). Kedua, mengurangi kemewahan yang biasa diterima di BUMN (belum jelas juga ukuran kemewahan yang mau dikurangi Pak Dis, panggilan akrab beliau). Dan ketiga, direksi BUMN harus berorientasi kepada hasil, bukan proses. Statement ketiga inilah yang saya maksud angin segar. Ini sepertinya terkait dengan proses pembuatan dan pelaksaaan kebijakan korporasi yang rawan kena cap korupsi. Artinya, tafsir saya kepada ucapan Pak Dis, sepanjang itu aksi korporasi, jangan takut kena gebuk tuduhan korupsi. Betul begitu Pak Dis ? Kalau betul seperti itu, mungkin test the water pertama adalah kasus Pak Edhi Widiono, mantan Dirut PLN yang sekarang sedang menjalani persidangan dengan tuduhan korupsi. Salah satu yang klausul yang dipertanyakan pengacara Pak Edhi adalah kenapa penetapan kerugian negara justru setahun setelah Pak Edhie dikenakan status tersangka. Bukan sebelumnya. Mungkin maksud si pengacara, kok tuduhan kerugian negara-nya seperti dicari-cari dulu, sementara Pak Edhi sudah ditahan duluan. Apa begitu ya? Wallahu’alam…

Ya, baik kasus Jabar maupun kasus Makassar memang punya kemiripan kalau tidak dibilang sama. Sama-sama soal kebijakan VoIP, sama-sama mengandung tuduhan ‘menyebabkan kerugian negara’ alias korupsi. Yang beda, kasus Jabar akhirnya SP3, sementara kasus Makassar jalan lagi setelah Januari 2008 ketiganya divonis bebas di Pengadilan Negeri namun kalah saat banding di Kejaksaan Tinggi dan Kasasi di MA.

Pak Dis, kalau memang niatnya menjadikan BUMN efisien dan produktif, statement ketiga Bapak sudah bagus dan benar. Efisien, karena kebijakan pengadaan misalnya, yang diadakan dengan pentahapan yang tidak perlu dan terlalu bertele-tele, jadi malah tidak efisien. Belum lagi kena ancaman korupsi. Produktif, karena waktu yang kadang terbuang cukup banyak untuk pengadaan alat-alat produksi, bisa digunakan untuk running the business soon. Seperti jargon Bapak sesaat setelah pelantikan Menteri : Kerja, kerja, kerja ! Yang ditunggu barangkali adalah realisasi dan konsistensi Bapak. Mengingat dibawah kekuasaan Bapak, ada 140-an BUMN dengan segunung permasalahan yang ada.

***

Saya – dan tentunya kawan-kawan pembaca -, berharap kasus Makassar adalah kasus terakhir yang menimpa Telkom tercinta. Selain menguras energi, tak ternilai kerusakan batin dan psikologis yang dirasakan para ‘tersangka korupsi’ itu. Tak bisa dibayangkan bagaimana keluarga dan keluarga besar mereka, mengelola musibah ini dan menempatkannya dalam relung hati dan kesabaran luar biasa, karena tetap yakin bahwa Gusti Allah iku ora sare… (Gusti Allah itu tidak tidur).

Tentu tak pernah dibayangkan bahwa hari-hari akhir pengabdian di Telkom, tidak dinikmati dengan baik dan layak. Karakter mereka dipermainkan untuk tidak mengatakannya dihancurkan. Saya kira mereka-mereka sudah menjalankan tugas mereka dengan baik saat mereka harus mengambil keputusan. Kalaupun saat ini sedang dibalik jeruji, tak berarti mereka bersalah. Ya, di jaman seperti sekarang ini, bekerja dengan baik rupanya tidak cukup. Mesti juga dengan kehati-hatian. Tapi terlalu hati-hati, tak akan ada inovasi maupun terobosan. Apalagi lingkungan BUMN dimana sekarang kita bekerja, semua bisa menjadi masalah dan dipermasalahkan di kemudian hari. Mudah-mudahan, kasus billing air time yang sedang dijadikan bola panas APWI (Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia) akhir-akhir ini, tak berakhir di meja panas pengadilan. Mudah-mudahan program TRRT (Telepon Rumah Tagihan Tetap) yang konon banyak membuat masyarakat (baca : konsumen) marah dan kehilangan respek kepada kita (baca : Telkom), bisa diselesaikan dengan baik oleh kita. Kita tidak ingin tentunya, dulu Telkom berhadapan dengan aparat, kini Telkom berhadapan dengan masyarakat yang notabene, memberi penghasilan kepada kita dan keluarga. Pak Jhon Welly dkk, Pak Koesprawoto dkk, Pak Edhi Widiono mungkin pada akhirnya tidak bersalah. Namun cap korupsi yang ‘dipaksa’ disandangkan kepada mereka, tak akan pernah mudah hilang begitu saja. Mungkin betul kata Pak Koes saat itu, bahwa saat Orde Baru cap paling mengerikan adalah ‘tidak bersih lingkungan’ dan sekarang cap itu berganti menjadi cap ‘korupsi’. Namun Tuhan memang Maha Penyayang…Kasih SayangNYA pun Ia tunjukkan lewat kawan-kawan Telkom di Makassar yang tak lepas berkirim makanan ke Lapas Makassar tiap hari, mengumpulkan kencleng ala Prita Mulyasari dan tentu saja membezuk beliau-beliau itu. Saya pun mendengar, beberapa Direksi dan Komisaris Telkom sudah menyempatkan bezuk Pak Koes dkk. Pak Jusuf Kalla (saat VoIP booming di tahun 1999, masih Komut PT. BSI mitra KSO Divre-7) pun sudah membezuk mereka. Ya, solidaritas memang indah dan menyejukkan hati. Begitulah memang seharusnya kita di Telkom, tak hanya bekerja namun juga harus tetap bersaudara dalam kondidi apa pun.

Saat pulang, dengan dada yang agak berat saya berbisik kepada Pak Koes, “ Pak, saat ini benar-benar saya hanya bisa berdoa agar Bapak dkk tetap sabar dan ikhlas….Saya pamit dulu ya Pak, mohon doa bisa meneruskan karya  Bapak di Telkom…”.

Januar Setyo Widodo

Mantan Ketua DPW Sekar Telkom Wilsus (2007-2010)

Sambil menunggu kereta yang akan membawa pulang malam ini Jumat (23/12) pukul 22.40 WIB, saya mencoba explore gadget di tangan saya yang beberapa waktu menjadikan Jakarta terkenal di seantero dunia. Ya menjadi terkenal, hanya karena diskon 50% untuk seribu pembeli pertama langsung menciptakan ribuan kerumunan massa dan menghasilkan puluhan orang pingsan dan cedera ! Luar biasa ya animo masyarakat kita untuk hal-hal konsumtif beginian.Langsung saja Jakarta jadi beken. Entah kenapa media asing memuat kejadian itu. Apa karena kerumunan ribuan massa yang antri sejak dini hari karena sebuah promo gadget baru, entah karena pingsannya puluhan orang gara-gara berdesak-desakan atau dari sisi jurnalistik, ini memang berita paling menarik yang bisa diwartakan mereka soal negeri kita dibanding hal-hal lain soal ekonomi, budaya, ketenagakerjaan apalagi soal politik. Tak usah saya sebutkan ya nama gadget tersebut, karena pembaca pasti sudah bisa menebaknya. Tak baik jadi agen promosi gratisan. Jadi selain sering bersitegang dengan Kemenkominfo soal penempatan server dan After Sales Service misalnya, gadget ini rupanya juga bisa menjadi salah satu sebab antrian yang bikin korban selain korban karena antri tiket sepakbola dan korban karena antri pembagian zakat. Ya betul, mungkin pers asing melihat ada keunikan di negeri kita. Padahal itu bukan keunikan kan ?

Lho apa hubungannya dengan judul tulisan diatas? Ya pasti ada. Pas menulis catatan ringan ini, saya memang sedang di Kota Revolusi, Yogya. Atau orang Yogya lebih bangga dengan sebutan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebutan Yogya sebagai Kota Revolusi memang beralasan, terutama ketika Pemerintah Pusat Republik Indonesia yang masih bayi, awal Januari 1946 diputuskan dipindahkan sementara ke Yogyakarta karena dinilai sudah tidak aman bagi pimpinan negara. Sultan, Kesultanan Yogya dan seluruh elemen masyarakat Yogya menerima dengan penuh hormat serta bangga atas amanah ini. Presiden Sukarno, Wapres Hatta dan seluruh Kabinet yang sudah terbentuk sesaat setelah Proklamasi, seluruhnya pindah ke Kesultanan Yogya. Bahkan seluruh keluarga mereka pun ikut serta. Serta merta negeri Mataram inipun menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan sekaligus pemberitaan internasional. Itu sisi manisnya. Sisi pahitnya adalah Kota Yogya menjadi sasaran dua Agresi Militer Belanda di tahun 1947 dan 1948. Rakyat menjadi tameng hidup, pertempuran heroik terjadi dimana-mana, desa menjadi markas alam, kota menjadi bunker perlindungan dan Sultan Hamengkubuwono IX seringkali menjadi a true national leader in emergency. Beliau dan wilayahnya yang berdasar perjanjian dengan Belanda di tahun 1940 sebenarnya adalah negeri yang berdaulat penuh sesuai hukum internasional, pada September 1945 malah memilih menggadaikan masa depan kekuasaan politik dan wilayahnya dengan berdiri di belakang Sukarno-Hatta. Kecuali Tuhan, saat itu tak ada seorangpun yang tahu nasib Republik bayi itu. Jika tak ada pengakuan kedaulatan oleh Belanda di tahun 1949 di depan PBB, artinya Republik kembali dijajah Belanda dan Kesultanan Yogyakarta menjadi bagian Kerajaan Belanda. Sesuatu yang bertolak belakang dan mengingkari perjuangan pendiri Dinasti Mataram, Hamengkubuwono I yang karena sikap kerasnya menentang Belanda, akhirnya tetap berhasil memiliki wilayah merdeka. Sebuah pengorbanan dan keteladanan kepemimpinan yang luar biasa dari Kanjeng Sultan IX ini untuk kelangsungan Indonesia di masa depan. Belum lagi harta Sultan HB IX yang dibagikan kepada keluarga para pejabat negara tersebut agar mereka tetap dapat menghidupi diri dan keluarga mereka. Mohon ya jangan dibandingkan dengan kualitas kepemimpinan sekarang. Jika cara berpikir korporasi saya gunakan, Sultan HB IX mungkin saat ini adalah pemegang saham utama perusahaan yang bernama Indonesia Raya ini.

Lalu apa hubungannya dengan Kota Mendoan? Bagi yang belum tahu, Mendoan adalah makanan khas Kota Purwokerto. Kota di selatan Jawa yang masuk wilayah Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah. Makanan ini merupakan varian dari tempe. Cuma bentuknya lebih lebar dan tipis, serta biasanya dibungkus per dua buah. Makanan ini mantap sekali disajikan hangat-hangat ataupun panas. Pasangannya tentu saja cabe, sambel kecap atau bumbu pecel. Dihidangkan dengan teh panas, manis dan kental (nasgitel, panas legi kenthel; Jawa) dan diiringi hujan rintik-rintik, dijamin lidah orang darimanapun akan menyimpannya dalam memori kelezatan tiada tara. Ujung-ujungnya Mendoan akan menjadi favorit. Dan kota penghasilnya, Purwokerto, layak menyandang julukan Kota Mendoan. Kembali ke awal, yang mungkin belum banyak diketahui publik adalah ternyata Yogyakarta bukanlah pilihan pertama pada saat usul Ibukota Republik perlu dipindah. Jadi kota manakah yang saat itu jadi pilihan pertama?

Jika anda menebaknya Purwokerto yang dipilih, memang betul demikian faktanya. Dalam otobiografi Bung Hatta, Memoar, yang diterbitkan ketika usianya hampir 80 tahun, Hatta menyebut dengan jelas fakta ini. Ketika sidang kabinet memutuskan Ibukota Republik dan para pimpinan negara harus dipindah, pimpinan tentara yang diwakili Oerip Sumohardjo selaku Kepala Badan Keamanan Rakyat (BKR), cikal bakal TNI, dimintai pertimbangan atas hal ini dan menyampaikan usulan Kota Purwokerto sebagai Ibukota Negara sementara. Alasannya tentu ditinjau dari aspek militer seperti kondisi geografis, infrastruktur dan aspek pertahanan ketika diserbu. Tidak jelas darimana, usulan ini ternyata tidak disetujui dan ditetapkan Yogyakartalah yang menjadi Ibukota Negara sementara. Saya kira Presiden Sukarno memilih Yogyakarta karena aspek diplomatiknya sangat membantu perjuangan Republik di dunia internasional. Dan faktanya, dari sisi infrastruktur pun Yogyakarta juga jauh lebih memadai, meski memang lebih terbuka ketika menghadapi serangan udara. Dan sampai kinipun salah satu bagian Kesultanan Yogya yaitu Gedung Jene (Kuning) yang saat itu menjadi kediaman resmi Presiden Sukarno dari tahun 1946 – 1949 pun masih menjadi salah satu dari Istana Kepresidenan.

Kereta yang saya tunggu telah datang. Lamunan saya yang terbang puluhan tahun ke belakang ketika Yogya menjadi pusat perlawanan revolusioner, terhenti ketika suara Juru Perjalanan memecah keheningan malam di Stasiun Tugu. Meski tak sedahsyat sumbangan Yogya untuk Indonesia, rasanya boleh juga saya berbangga ternyata kota masa SMA saya, Purwokerto, pernah menjadi kandidat Ibukota Negara semasa revolusi. Yogya, pasti ku akan kembali…

Januar Setyo Widodo
(Uji coba upload dari mobile gadget)

***

Sehat dan efisiennya industri telekomunikasi dipengaruhi tidak saja oleh faktor berapa jumlah operator telekomunikasi yang ada, tapi juga tingkat ketersediaan (availability), keterjangkauan (affordability), kemampuan (capability) dan kemauan (desirability) sarana dan prasarana telekomunikasi. Kondisi geografis negara kita yang amat berbeda dengan negara lain, tidak serta merta pula menjadikan gagasan konsolidasi operator mutlak diperlukan. Sehingga berapa jumlah operator ideal yang diperlukan, tidak bisa merujuk pada jumlah tertentu. Karena itu, pemerintah juga berkepentingan dengan rencana aksi korporasi Flexi dan Esia ini dalam kaitannya menjaga industri telekomunikasi tetap sehat dan efisien. Sepanjang empat faktor diatas belum terpenuhi dengan baik, maka industri telekomunikasi Indonesia masih bisa dimeriahkan dengan munculnya operator baru. Tentu dengan dimensi cakupan layanan dan teknologi tertentu. Apalagi jika model bisnis Virtual Network Operator (VNO), misalnya, menjadi model yang dikembangkan operator baru. Cukup fokus pada Customer Relationship Management (CRM), maka sebuah operator baru bisa saja berdiri. Dukungan jaringan yang diperlukan, dapat dilakukan dengan skema sewa pada operator-operator yang telah lebih dulu ada. Tak perlu melakukan investasi sendiri. Pada rencana merger atau akuisisi Flexi dan Esia, perlu kiranya kita membuka kembali lembaran sejarah munculnya operator CDMA di akhir tahun 2003 lalu. Tingginya tingkat investasi pada jaringan tetap telepon rumah atau PSTN (Public Switch Telephone Network) yang mencapai rata-rata USD 1000 per Satuan Sambungan Telepon (SST) saat itu dan dorongan pemerintah akan kebijakan teledensitas yang terus didengungkan, memaksa operator-operator yang ada di Indonesia saat itu berpikir kreatif. Dengan investasi tidak sampai seperempat investasi pada PSTN, hadirnya teknologi CDMA telah menjawab dua kebutuhan mendesak diatas. Karena itu, setelah lewat tujuh tahun teknologi CDMA digelar di Indonesia, pertanyaan yang patut dikemukakan adalah bagaimana kini kebijakan pemerintah dalam konteks mengawal tumbuh sehat dan efisiennya industri telekomunikasi? Jika ini yang jadi titik tolak wacana yang dikembangkan, maka sebenarnya isu merger ataupun akuisisi bukan bagian utama permasalahan industri telekomunikasi saat ini.

***

Sebagai perusahaan yang sama-sama sudah go public, jika merger atau akuisisi menjadi kebijakan yang akan ditempuh para operator yang akan melakukan aksi korporasi ini karena pendekatan bisnis, akan banyak muncul daftar pertanyaan utama yang mesti dijawab terlebih dahulu (due diligence). Meski Telkom adalah perusahaan publik, namun Telkom Flexi belum menjadi entitas perusahaan tersendiri layaknya Bakritel. Valuasi terhadap aset, pendapatan dan kewajiban (hutang) menjadi kritikal karena perbedaan dua entitas bisnis ini. Karena umum diketahui, aksi korporasi satu perusahaan terhadap perusahaan lain akan mengakibatkan neraca kedua perusahaan digabung (on balance sheet). Sehingga kalkulasi akhir apakah neraca menjadi positif atau negatif tentu menjadi hal prinsip. Karena itu, merger atau akuisisi ini sebenarnya belum terlalu diperlukan dikarenakan masih ada aksi korporasi lain yang lebih mudah dan murah, misalnya strategic partnership seperti halnya Smart dan Mobile-8 melalui SmartFren. Selain itu masyarakat justru masih diuntungkan dengan adanya kompetisi yang terjadi antar operator CDMA yang ada melalui tarif yang kompetitif dan konten layanan yang makin variatif.

Hal lain yang benar-benar harus dikelola dengan baik terkait rencana merger atau akuisis ini adalah masalah SDM. Meski sama-sama operator CDMA keduanya lahir dari sejarah yang berbeda. Kelahiran Telkom Flexi langsung melayani masyarakat di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebuntuan layanan jaringan tetap dengan ijin layanan bergerak terbatas (fixed wireless acces). Sementara Bakritel Esia berangkat dari ijin layanan di Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Meski sekarang sudah memiliki ijin operasional nasional, Esia terlihat masih sangat fokus ‘bercocok tanam’ di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang menjadi ladang garapan awalnya. Jumlah SDM Telkom Flexi setidaknya 1500 karyawan, sementara Bakritel Esia memiliki sedikitnya 1752 karyawan (Bakritel Annual Report 2009). Perbedaan latar belakang keduanya, menciptakan value individu dan budaya yang berbeda. Telkom Flexi dimiliki pemerintah melalui Telkom. Sementara Bakritel Esia dimiliki pihak swasta. Perbedaan kepemilikan ini juga membawa konsekuensi hukum kelak jika aksi korporasi dilakukan. Ada potensi benturan budaya dan kemungkinan rasionalisasi karyawan (lay off) mengingat besarnya SDM hasil aksi korporasi. Perusahaan baru hasil aksi korporasi pun masih digayuti ketidakjelasan masa depannya. Misalnya, jika mayoritas dimiliki Telkom, maka negara masih ada kemungkinan memiliki kontrol terhadap perusahaan baru ini. Namun jika mayoritas dimiliki Bakritel Esia, siapa yang bisa menjamin bahwa kemudian tak ada aksi korporasi berikutnya untuk menjual perusahaan baru tersebut misalnya ? Ini mengingatkan kita pada trauma penjualan Indosat tahun 2002 lalu kepada Singapura yang mengakibatkan berubahnya kepemilikan Indosat kepada pihak swasta (asing).

Karena itu, bagian terpenting dan utama dari rencana ini adalah memastikan bahwa seluruh pihak (stake holder) dua perusahaan tersebut yang meliputi pemegang saham, mitra dan karyawan dapat memahami dan menerima dengan baik bahwa semua agenda aksi korporasi dilakukan transparan dan layak secara bisnis, peraturan perundangan maupun pilihan terhadap teknologi terkini sehingga tidak berpotensi merugikan banyak pihak. Hindari merger ataupun akuisisi jika pada akhirnya menciptakan blunder di masa depan.***

JANUAR SETYO WIDODO

Oleh JANUAR SETYO WIDODO

Pada inspeksi mendadak (sidak) saat memantau arus balik Idulfitri 1431 H di Pos Polisi AJU Cikopo, Jumat (17/9), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah besar. Kemarahan beliau terjadi ketika telekonferensi yang sedang berlangsung dengan Kapolda Jabar terputus tanpa dapat segera tertangani (instant recovery). Seketika Presiden meminta dua petinggi operator terbesar di Indonesia, Dirut Telkom dan Dirut Telkomsel dihadirkan dengan pesan tegas yang tertangkap seluruh media yang meliput presiden agar keduanya tidak terlalu lama duduk di belakang meja dan sering turun ke lapangan.

Perintah Presiden ini — berdasarkan liputan media massa dan elektronik — disebabkan Presiden menerima laporan terjadinya gangguan pada telekonferensi yang sedang berlangsung karena kegagalan layanan dua operator tersebut.

Kemarahan presiden yang tertangkap jelas, baik secara verbal maupun visual ini tentu memancing reaksi dari segenap pihak. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengirimkan teguran tertulis kepada kedua operator tersebut, meski menteri teknis, Menkominfo mengatakan kegagalan teknis sebenarnya hal yang biasa terjadi. Kemudian, Telkom dan Telkomsel telah memberikan penjelasan bagaimana permasalahan tersebut terjadi. Tulisan singkat ini tidak akan memperuncing permasalahan tersebut dan mencari siapa yang salah dan benar.

Model komunikasi

Roy M. Berko, Andrew D. Wolvin, dan Darlyn R. Wolvin dalam bukunya Communicating (1995) memaparkan tiga model komunikasi, yaitu model linear (komunikasi satu arah), model interaksional (komunikasi dua arah), dan model transaksional (komunikasi multiarah).

Meski komunikasi satu arah sering diperlukan, efektivitasnya sering sangat terbatas. Model ini cenderung “mengingkari” peran penting pendengar dalam menanggapi (dan karenanya juga dalam memengaruhi) pengirim serta pesan untuk memberikan umpan balik. Padahal, umpan balik ini memungkinkan pengirim memeriksa apakah suatu perintah dimengerti, suatu kebijakan diterima, pesan cukup jelas, saluran terbuka.

Tanpa perlu mengelaborasi dua model berikutnya secara terperinci, tampaknya model komunikasi seperti inilah yang sebenarnya kemarin terjadi pada kasus Cikopo. Karena semua informasi sudah dirasa cukup, Presiden langsung menetapkan “kebijakan” untuk menyelesaikan matinya telekonferensi yang sedang diikuti beliau dengan “menegur` di muka publik dua petinggi operator itu.

Model komunikasi berikutnya yang kemudian memperhitungkan umpan balik adalah model interaksional. Pandangan berikutnya tentang model komunikasi adalah gagasan bahwa komunikasi pada hakikatnya merupakan transaksi pada saat sumber dan penerima memainkan peran yang dapat saling dipertukarkan di seluruh tindakan komunikasi. Model komunikasi inilah yang diyakini mampu membangun kesadaran kedua belah pihak dan kemudian diharapkan memberikan hasil yang disepakati bersama, baik untuk masalah individual, institusional, bahkan sosial.

Kemarahan yang tepat

Kemarahan Presiden pada hakikatnya harus dipandang sebagai casus belli atau kejadian yang dapat digunakan sebagai justifikasi untuk “kemarahan” berikutnya. Jika kemarahan Presiden yang merupakan penanggung jawab tertinggi penyelenggara negara karena pemahaman dia soal betapa pentingnya moda komunikasi pada saat krusial seperti Idulfitri 1431 H lalu yang tidak boleh cacat sedikit pun, kita berharap Presiden — dan jajarannya — pun kemudian akan memiliki kemarahan yang sama terhadap berbagai layanan publik yang kini kian menjadi sorotan dan bisa-bisa memakan korban. Contohnya, kejadian matinya listrik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (dua kali di bulan Agustus) dan satu kali pada hari Jumat (17/9) bersamaan dengan peristiwa terputusnya telekonferensi di Cikopo.

Tidak hanya ratusan penerbangan yang tertunda hanya karena matinya listrik beberapa saat itu, tetapi juga kecelakaan massal yang mungkin saja terjadi jika air traffic control (ATC) pun ikut mati dan sistem pengganti (back up system) kelistrikan tidak berfungsi. Sampai saat ini, Angkasa Pura II sebagai operator Bandara Soekarno-Hatta masih menyelidiki penyebab matinya listrik bandara yang ketiga kalinya ini.

Yang tak lekang dari ingatan kita tentunya amblesnya Jln. L.L.R.E Martadinata di Jakarta Utara sepanjang 103 meter yang kemudian memicu analisis bahwa jalan-jalan di Jakarta pun sebenarnya rawan ambles baik karena persoalan konstruksi maupun abrasi air laut.

Kita berharap, presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat hingga daerah, memiliki “kemarahan” yang sama dan konsisten terhadap semua layanan yang dibiayai pajak masyarakat yang juga memiliki kategori layanan publik. Karena kita percaya, justru kemarahan yang tepat dan proporsional itulah yang dapat menjadi terapi bangsa ini untuk mulai mengurai segala permasalahan yang terjadi. Semoga. ***

Penulis, pengamat telekomunikasi dan Ketua DPW Sekar Telkom Wilayah Khusus (Wilsus), weblog: www.januarsw.com.

***

Gelaran akbar ini pertama kalinya buat IKA ITS. Mendatangkan seorang Wapres dan beberapa Menteri di satu even untuk membahas persoalan bangsa adalah hal cukup berat. Dirancang hampir dua tahun, gelaran ini akhirnya terwujud. Sebagai salah satu SC yang membidangi sektor ICT sesuai background saya, banyak hal berkesan dari gelaran ini. Rapat-rapat SC yang digelar hampir tiap minggu di Jakarta, menyisakan kenangan buat saya. Rapat yang melibatkan banyak senior saya dari berbagai background profesi ini menunjukkan pada saya, bahwa kekuatan terbesar dari sebuah keberhasilan adalah keyakinan akan keberhasilan itu sendiri. Disamping tentu saja, komitmen para penyelenggaranya. Seorang senior saya salah satu pimpinan perusahaan perminyakan swasta nasional, tekun sekali mengikuti rapat-rapat SC yang seringkali berakhir mendekati pergantian hari. Beliau selalu hadir. Malahan saya justru baru intens hadir di rapat-rapat SC sebulan sebelum pelaksanaan. Sebelumnya, koordinasi lebih sering saya ikuti melalui e-mail dan SMS. Saya terinspirasi sekali dengan beliau. Senior lainnya, politikus dari salah satu partai tiga besar pemenang Pemilu 2009, juga intens mengikuti setiap rapat SC yang digelar. Rapat SC terakhir sebelum penyelenggaraan malah digelar di kantornya Gedung DPR RI. Itu hanya dua yang saya ceritakan dari beberapa rekan SC lain yang meski tidak intens mengikuti rapat-rapat SC, tapi pasti memiliki kontribusi besar akan suksesnya gelaran lalu.

***

Gelaran yang besar pasti menyisakan cerita tak terlupakan dibaliknya. Pada rapat SC terakhir, setelah lima sektor tuntas diulas dan dibahas, persoalan yang dibahas justru masalah yang dihadapi Organizing Committee (OC) yakni mengenai lokasi Pembukaan Busum 2010 IKA ITS yang sudah dipastikan dibuka Pak Boediono, Wapres RI. Protokoler istana memang memiliki code of conduct sendiri. Pilihan tempat pembukaan ternyata menjadi dua. Pertama, dan ini harapan Panitia, dibuka langsung di Hotel Ritz Carlton. Pilihan kedua, dan ini muncul belakangan, justru dibuka di Istana Wapres, di Jalan kebon Sirih itu. Pilihan pertama membutuhkan prasyarat bahwa ballroom Ritz Carlton harus penuh yang berarti, menurut hitungan Protokol Istana, minimal dibutuhkan sekitar 500 orang. Jika kurang dari itu, maka jatuhlah pilihan kedua yakni pembukaan akan dilaksanakan di Istana Wapres yang berkapasitas 250 orang. Jika pilihan pertama yang dipenuhi panitia, hadangan terbesar cuma satu yaitu bagaimana memastikan gelaran ini bisa dihadiri minimal 500 orang. Tapi jika pilihan kedua yang diambil, yang menghadang panitia jadi dua : bagaimana mengubah informasi pelaksanaan pembukaan menjadi di Istana Wapres sementara di undangan yang tersebar sudah dicetak di Ritz Carlton, dan bagaimana ‘membagi’ peserta di kedua tempat yakni sebagian di Istana Wapres yang hanya berkapasitas sekitar 250 orang dan sebagian lagi di hotel Ritz Carlton bagi yang sudah terlanjur datang ke Ritz Carlton. Tapi tak mungkin yang ‘ditinggal’ di Ritz Carlton juga tak bisa mengikuti acara pembukaan. Maka, muncullah gagasan menggunakan teknologi video conference antara Istana Wapres dan ballroom Ritz Carlton. Putusan yang sulit, mengingat gelaran akbar tinggal empat hari, dan salah satu operator telekomunikasi yang dihubungi menyatakan tak sanggup memenuhi permintaan panitia. Malam itu, pada rapat SC yang terakhir, SC   memutuskan pembukaan tetap di Ritz Carlton.

***

Begitulah….Saya katakan melalui SMS kepada salah satu senior saya yang di OC menanggapi kekhawatirannya, bahwa yang sekarang kita lakukan hanyalah berusaha keras mendistribusikan undangan yang ada di sisa-sisa waktu dan berdoa dengan segenap keyakinan bahwa pada saatnya, Tuhan akan turun tangan. Tapi tentu tak seperti ‘Tangan Tuhan’ Diego Maradona di Final Piala Dunia 1986 yang membantunya memasukkan gol ke gawang Pieter Shilton dari Inggris dan membawa Argentina jadi Juara Dunia.

Seperti kata Prof. Yohannes Surya, pengasuh para Juara Olimpiade Fisika, jika keyakinan sudah sangat kuat, maka tak ada pilihan bahkan alam semesta pun turut mendukung… Wallahu’alam.

JANUAR SETYO WIDODO

Ya, Piala Dunia sejak dulu memang pelepas penat. Tidak hanya bagi penggila bola, bahkan bagi yang tak suka bola pun Piala Dunia memberikan pengaruh. Paling tidak, penjadwalan ulang tidur dan ekstra pengeluaran untuk teman menonton. Afrika Selatan memang fenomenal. Setelah menyelesaikan rekonsialisi nasional antara korban politik apartheid dan pelakunya, Negara ini terus berbenah menuju masa depan. Lupakan segregasi ras, lupakan pertikaian dan pembunuhan. Songsong kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Dan persetujuan FIFA untuk menjadikan Afrika Selatan sebagai penyelenggara bisa jadi milestone rakyat Afrika Selatan khususnya dan bagi benua Afrika bahwa mereka sudah mampu menggelar pesta skala dunia ini. Meski Nelson Mandela yang berpengaruh besar pada terpilihnya Afrika Selatan sebagai penyelenggara tak hadir pada pembukaan karena cucunya kecelakaan, even besar ini memang begitu membanggakan bangsa ras Negroid di manapun ia berada.

***

Beberapa waktu lalu, di jalan-jalan ibukota terpasang spanduk sangat menantang. Spanduk itu berisi permintaan dukungan kepada masyarakat agar tahun 2022 Indonesia bisa menjadi penyelenggara Piala Dunia. Tahun 2022 itu artinya dua belas tahun lagi atau tiga kali perhelatan piala dunia dilaksanakan, tiga kali ganti Presiden (kalau presidennya tidak dua kali menjabat),  baru Indonesia jadi tuan rumah. Tapi entah kenapa, pemerintah tak menyetujui gagasan itu. Konon, PSSI diminta fokus dulu membenahi dulu sistem dan prestasi bola Indonesia dulu, baru mikir soal dunia. Mungkin PSSI disuruh memberesi dulu dari soal supporter yang gampang rusuh, sampai korupsi yang menghancurkan internal PSSI. Mungkin pemerintah khawatir, karut marut persepakbolaan Indonesia bakal mempengaruhi persepsi FIFA (dan berarti persepsi dunia) soal kemampuan Indonesia. Ya sudah, raiblah spanduk-spanduk itu kini…Padahal, 2022 itu dua belas tahun lagi lho, bukan tiga atau empat tahun…

Tahun 1962 Bung Karno menyatakan akan  mengadakan Olimpiade tandingan. Ceritanya, pada Asian Games 1962 di Jakarta, Indonesia melarang keikutsertaan Taiwan dan Israel. Pelarangan keduanya karena solidaritas. Yang satu solider dengan Cina, karena saat itu poros kita memang Jakarta-Peking dan Cina masih bermasalah dengan status kedaulatan Taiwan, bahkan sampai sekarang. Pelarangan Israel, jelas karena solidaritas kita pada Palestina. Rupanya, pelarangan ini diprotes oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC). IOC mempertanyakan legitimasi Asian Games di  Jakarta itu. Bahkan Federasi Asian Games yang diketuai IOC juga menskors Indonesia untuk tidak dapat mengikuti Olimpiade karena kedua Negara tersebut,kata IOC, anggota resmi PBB. Tentu kita tahu sikap tegas Bung Besar ini. Ia tak bisa dilarang dan diancam begitu saja, apalagi jika menyangkut martabat negeri yang ia perjuangkan sejak muda ini. Ia marah dan memutuskan Indonesia keluar dari IOC dan menuduhnya sebagai antek imperialisme. Tidak hanya itu, Sukarno pun memutuskan akan membuat Olimpiade tandingan dengan nama GANEFO (Games of The New Emerging Forces).  Untuk memujudkannya, dibangunlah Stadion Senayan – yang kini bernama gelora Bung Karno – yang konon saat itu dibangun dengan konstruksi atap sarang burung  termaju di jamannya. Arsitek dan insyurnya, dibantu Uni Sovyet yang kini sudah almarhum. Dananya diambil dari retribusi rakyat. Dari mulai parkir, tiket bioskop dan lain-lain. Bersamaan waktunya, dibangun pula Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi serta pelebaran Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Moh Thamrin dan Jalan Jenderal Gatot Subroto. Akhirnya mimpi besar Soekarno untuk sejajar dengan bangsa-bangsa barat kolonialis terwujud. GANEFO terselenggara dengan sukses di akhir tahun 1963  yang diikuti 2200 atlit dari 48 negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan Eropa dengan diliput sekitar 450 wartawan asing. Memang GANEFO diboikot negara-negara barat. Tak ada berita Ganefo disana, tapi saat itu Indonesia memang banyak teman, dihormati kawan dan jadinya memang disegani lawan, sehingga kecuali negara-negara barat, saat itu Ganefo menjadi news of the world.  Dengan mengusung semboyan Maju Terus Pantang Mundur  ! (Onward, No Retreat !), GANEFO sukses besar. Saya yang lahir dari generasi 70-an masih ingat, begitu masyhurnya GANEFO ini, bahkan salah satu guru SMP saya, di sebuah sekolah di kecamatan kecil, memiliki nama akhir yang terinspirasi dari nama games dunia made in Indonesia ini. Tentu saja yang huruf “ o” diganti “ i ”, karena ia seorang ibu guru. Luar biasa.

Sayangnya, kondisi politik Indonesia, akhirnya membuat rencana pelaksanaan GANEFO ke-2 di tahun 1967 di Kairo, Mesir dibatalkan.

***

Betul kata Bung Karno, pada akhirnya olah raga memang tak bisa dipisahkan dari politik. Hitler pada Olimpiade Berlin 1936, ketika supremasi bangsa Aria jadi ideologi tak mau menjabat tangan Jesse Owen sang pelari pemenang dari Amerika Serkat yang berkulit hitam yang mengalahkan atlit Jerman. Olimpiade Munich 1976, bahkan diwarnai penculikan dengan latar belakang konflik Palestina – Israel. Jadi, jika olah raga juga politik, mestinya pemerintah kita tak perlu ragu-ragu mendukung gagasan Piala Dunia Indonesia di tahun 2022. Justru pencanangan ini akan membuat  kita terpacu, fokus dan mati-matian membuktikan bahwa Indonesia bisa bikin even bola dunia, bukan cuma bisa kirim TKI dunia atau malah masyhur karena video artis yang syur. Tak ada yang tak mungkin di dunia ini. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sunguh, akan berhasil.

Ah, itu kan kalau kita bukan bangsa tempe. Wallahu’alam.

JANUAR SETYO WIDODO

Baiklah, saya setuju bahwa menulis memang tidak mudah meskipun tidak sulit juga. Ada ungkapan yang menarik jika mau menulis. Begini, mulailah menulis dengan hati, dan akhiri dengan pikiran.

Saya rasa ungkapan – yang saya lupa dari mana – itu memang tepat. Menggambarkan bagaimana sebuah tulisan harus mulai dirangkai. Nah, yang di hati saya saat ini adalah keprihatinan mendalam munculnya rekaman video dewasa yang melibatkan dua selebriti papan atas negeri ini yang konon dimulai disebarkan dari situs jejaring sosial paling beken, Facebook. Tak hanya itu. Pembahasannya yang berhari-hari dan memakan slot cukup banyak di segmen Infotainment, seringkali membuat saya harus memindahnya ketika si kecil buah hatiku tiba-tiba ikut menonton. Ah, ada-ada saja dunia hiburan Indonesia…

Lantas, adakah cara atau tip yang baik menggunakan Facebook ?

Berdasarkan pengalaman menggunakan situs jejaring sosial Facebook selama ini, beberapa hal yang saya catat perlu disadari dan dipersiapkan ketika bergabung di dalamnya adalah :

1.  Open Mind. Berpikirlah secara terbuka di sebuah situs jejaring sosial. Artinya, bersiaplah menghadapi situasi apapun karena sebuah komentar, foto, maupun video yang didalamnya melibatkan kita. Sadarilah bahwa Facebook sebenarnya sebuah ‘comment market’ alias pasar pendapat dari beragam orang dengan berbagai latar belakang yang mereka miliki. Makin banyak teman, tentu makin banyak komentar yang akan timbul. Tak perlu marah atau tersinggung terhadap sebuah komentar, tapi tak perlu ragu menggunakan fasilitas remove (buang) jika sebuah komentar benar-benar tak layak ditampilkan. Sebagaimana mereka berhak berkomentar, kitapun berhak pula membatalkan komentar mereka.
2. Keep Your Style. Jagalah style anda secara konsisten, baik di dunia nyata (off line) maupun di dunia maya (on line). Menjaga style, bukan berarti menjaga imaji (bahasa pertemanan, jaim atau jaga image), berpura-pura ataupun menipu orang lain. Itu hal yang sama sekali berbeda. Menjaga style pada dasarnya memperkuat karakter kita. Terkadang, dunia jejaring sosial menjadi pelarian kita, namun lebih baik jika tetap berpandangan bahwa jejaring sosial tetaplah memiliki standar etika tertentu. Tiap orang akhirnya bisa menilai kita.
3. Make Your Goal. Tetapkan tujuan berjejaring sosial. Ketika kita sudah menetapkan untuk apa kita memiliki sebuah akun pertemanan, maka poin pertama dan kedua diatas, makin relevan. Karena sebuah akun yang dibuat semata-mata untuk mengikuti trend, tentu berbeda jika dimaksudkan untuk bersilaturahmi alias melanjutkan pertemanan, persahabatan ataupun bahkan untuk tujuan bisnis. Atau tujuan politik sekalipun. Apalagi, jika dihubungkan dengan kasus video dewasa baru-baru ini, jelas akun Facebook yang dibuat memang hanya bertujuan khusus untuk ‘membunuh karakter’ kedua selebriti tersebut. Karena tak lama setelah kasus itu meledak di media utama (mainstream media), akun tersebut tak pernah terlihat dirawat.
4. Maintain It. Terakhir, sesibuk apa pun atau sebaliknya, selonggar apa pun waktu kita, tetaplah rawat akun yang kita miliki. Seperti kebun bunga, jika sudah terlalu banyak rumput liar dan bahkan hama, segera lakukan perawatan secukupnya jikalau tak mau menjadikan kebun bunga dan ilalang bercampur. Karena itu, meng-up date status dan memberi komentar secukupnya juga bagian paling sederhana merawat akun kita. Meski tak perlu juga memaksa menulis sebuah status ataupun berkomentar jika memang tak perlu atau tak siap menulis sebuah status atau komentar. Atau, bisa juga mulai melakukan seleksi pada ‘teman-teman maya’ kita jika dirasakan memang perlu.

Sedikit catatan diatas, akan mengawali kembali aktifitas menulis saya.

Semoga bermanfaat.

JANUAR SETYO WIDODO