dokumentasi wawancara oleh media massa

Sekar Telkom Tolak Kode SLJJ

Ekonomi Makro
Jakarta | Jurnal Nasional | Jum’at, 04 Apr 2008
by : Januarti Sinarra Tjajadi
   

   Serikat Pekerja (Sekar) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. menolak regulasi yang mengharuskan pembukaan kode akses SLJJ di Balikpapan. Ketua Umum DPP Sekar Telkom Wartono Purwanto berpendapat bahwa isu kompetisi yang menjadi alasan utama regulasi itu tidak akam bisa mencapai tujuannya.

Wawancara dengan Jurnas

Koran JURNAL NASIONAL, 18 Maret 2008
by : Tussie Ayu Riekasapti

SILANG pendapat tentang pembukaan kode akses SLJJ antara pemerintah dan PT Telkom Tbk bersama Serikat Karyawan (Sekar) Telkom telah berlangsung cukup lama. Namun hingga saat ini, belum juga ditemui titik terang.
Pemerintah dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) beranggapan, pembukaan kode akses dapat membuka persaingan usaha. Selain itu, masyarakat juga bisa memiliki pilihan dalam Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ).
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Serikat Karyawan Telkom Wilayah Khusus (DPW Sekar Telkom Wilsus), Januar Setyo Widodo, beranggapan sebaliknya. Menurutnya, saat ini sudah terjadi kompetisi yang sangat besar. “Sekarang orang lebih senang pakai telepon seluler, baik CDMA maupun GSM, daripada menggunakan telepon fixed (telepon rumah). Sesuatu yang dulu mahal dan elit, tapi sekarang tidak. Kompetisi sudah berjalan tanpa perlu pembukaan kode akses,” katanya ketika dihubungi Jurnal Nasional beberapa waktu lalu.
Menurut dia, ada dua kekhawatiran Sekar Telkom dari pembukaan kode akses ini. Pertama, bila bicara bisnis, kebijakan kode akses ini berpotensi menurunkan revenue sangat besar di sektor SLJJ untuk telepon tetap. Kedua, Sekar Telkom merasa kebijakan ini tidak adil.
Karena Telkom yang punya basis pelanggan telepon tetap (Public Switched Telephone Network/PSTN), diminta harus bersaing dengan operator baru yang berbisnis di semua lapisan sambungan langsung jarak jauh. “Potensi pendapatan Telkom yang ada di basis pelanggan kami itu, dengan mudah beralih ke mereka. Itu yang kami pikir tidak adil,” kata dia menjelaskan.
Dia menjelaskan, di beberapa negara, pembukaan kode akses memang berjalan mulus. Perusahaan telekomunikasi di beberapa negara juga tidak mengalami kerugian karena pembukaan kode akses SLJJ ini. Namun menurutnya, yang harus dipahami dalam kasus ini adalah, pembukaan kode akses hanya relevan jika dilakukan di negara maju.
Menurutnya, di Amerika, Jepang, Irlandia dan Australia, teledensitasnya sudah di atas 50 persen. Bisnis di masing-masing sektor, baik lokal maupun SLJJ seimbang. “Di Indonesia, telepon lokal itu disubsidi oleh penghasilan sambungan langsung jarak jauh. Inilah yang disebut subsidi silang atau rebalancing,” ujarnya.
Saat teledensitas sudah di atas 50 persen, maka kebijakan kode akses untuk sambungan langsung jarak jauh dengan sendirinya tidak mengganggu struktur pemasukan lokal.
“Namun di Indonesia, tarif telepon lokal disubsidi. Kenapa disubsidi? Karena kita kan tidak boleh menaikkan tarif oleh DPR. Jadi kami ini dilematis. Tarif lokal tidak boleh naik, tariff SLJJ mau digerogoti oleh aturan,” katanya.
Perjalanan Sekar Telkom untuk mencegah pembukaan kode akses SLJJ ini, menurut Januar, telah dilakukan dengan berbagai cara. Tahun 2004, ketika kebijakan ini muncul, Sekar Telkom sudah ‘berteriak’.
Januari 2005, mereka telah bertemu dengan Menteri Perhubungan Hatta Radjasa (ketika itu Dirjen Postel berada di bawah Departemen Perhubungan, red). Setelah Dirjen Postel dipindah ke bawah Departemen Komunikasi dan Informasi, mereka juga telah menemui Menkominfo pada saat itu, yaitu Sofyan Djalil. Judicial review juga pernah diajukan ke Mahkamah Agung. “Kami sudah bicara dari tatanan intelektual dan ilmiah,” kata lulusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini.
Jalan demonstasi pun telah beberapa kali dilakukan. Soal demonstrasi, menurut Januar ukurannya cuma satu. “Demonstrasi merupakan kebebasan berbicara. Kami sendiri sangat paham bahwa kami tidak boleh anarki. Dan selama ini kami sebenarnya hanya apel, kecuali Desember lalu kami berdemostrasi. Artinya, aspek hukum pun sudah dilaksanakan. Kalau kami demonstrasi, ya namanya juga serikat. Yang penting kan tidak anarki,” katanya menutup pembicaraan.

Link : [klik]

Copyright 2015 © Januarsw.com . SmartNesia