Mengapa Merger Jika Blunder?

tolak mergerRencana merger maupun akuisisi Flexi-Esia nampaknya masih bergulir terus. Rencana aksi korporasi ini, entah nanti dalam bentuk merger atau akuisisi, dilatari oleh kemungkinan mandeknya bisnis halo-halo berbasis teknologi CDMA ini. Jumlah pelanggan CDMA di Indonesia kurang lebih sebesar 28 juta pelanggan dimana Flexi memiliki pelanggan 16 juta, Esia 11 juta, StarOne 600 ribu dan Hepi 300 ribu (Bisnis Indonesia, 14 September 2010). Saat ini market pelanggan GSM sudah mendekati 178 juta (data Semester I 2010 Ditjen Postel). Dan dengan jatah kanal frekuensi hanya 5 MHz dibanding operator GSM yang memiliki kanal 40 Mhz, maka pertumbuhan pelanggan CDMA diyakini tak akan seagresif GSM yang mantap dengan roadmap menuju LTE (Long Term Evolution ) atau biasa disebut juga 4G. Konsolidasi operator, juga menjadi alasan aksi korporasi ini. Banyaknya operator yang ada di Indonesia dibanding negara-negara lain misalnya, dianggap perlu dikonsolidasikan dan momentumnya adalah merger atau akuisisi Flexi dan Esia ini. Tercatat dua belas operator telekomunikasi ada di Indonesia yaitu Telkom, Indosat, XL-Axiata, Telkomsel, Hutchison Charoen Pokphan Telecommunication (HCPT), Mobile-8, Bakri Telecom (Bakritel), Smart Telecom, Natrindo Telepon Seluler, Sampurna Telekomunikasi, Batam Bintan Telekomunikasi dan Pasifik Satelit Nusantara.

***

Sehat dan efisiennya industri telekomunikasi dipengaruhi tidak saja oleh faktor berapa jumlah operator telekomunikasi yang ada, tapi juga tingkat ketersediaan (availability), keterjangkauan (affordability), kemampuan (capability) dan kemauan (desirability) sarana dan prasarana telekomunikasi. Kondisi geografis negara kita yang amat berbeda dengan negara lain, tidak serta merta pula menjadikan gagasan konsolidasi operator mutlak diperlukan. Sehingga berapa jumlah operator ideal yang diperlukan, tidak bisa merujuk pada jumlah tertentu. Karena itu, pemerintah juga berkepentingan dengan rencana aksi korporasi Flexi dan Esia ini dalam kaitannya menjaga industri telekomunikasi tetap sehat dan efisien. Sepanjang empat faktor diatas belum terpenuhi dengan baik, maka industri telekomunikasi Indonesia masih bisa dimeriahkan dengan munculnya operator baru. Tentu dengan dimensi cakupan layanan dan teknologi tertentu. Apalagi jika model bisnis Virtual Network Operator (VNO), misalnya, menjadi model yang dikembangkan operator baru. Cukup fokus pada Customer Relationship Management (CRM), maka sebuah operator baru bisa saja berdiri. Dukungan jaringan yang diperlukan, dapat dilakukan dengan skema sewa pada operator-operator yang telah lebih dulu ada. Tak perlu melakukan investasi sendiri. Pada rencana merger atau akuisisi Flexi dan Esia, perlu kiranya kita membuka kembali lembaran sejarah munculnya operator CDMA di akhir tahun 2003 lalu. Tingginya tingkat investasi pada jaringan tetap telepon rumah atau PSTN (Public Switch Telephone Network) yang mencapai rata-rata USD 1000 per Satuan Sambungan Telepon (SST) saat itu dan dorongan pemerintah akan kebijakan teledensitas yang terus didengungkan, memaksa operator-operator yang ada di Indonesia saat itu berpikir kreatif. Dengan investasi tidak sampai seperempat investasi pada PSTN, hadirnya teknologi CDMA telah menjawab dua kebutuhan mendesak diatas. Karena itu, setelah lewat tujuh tahun teknologi CDMA digelar di Indonesia, pertanyaan yang patut dikemukakan adalah bagaimana kini kebijakan pemerintah dalam konteks mengawal tumbuh sehat dan efisiennya industri telekomunikasi? Jika ini yang jadi titik tolak wacana yang dikembangkan, maka sebenarnya isu merger ataupun akuisisi bukan bagian utama permasalahan industri telekomunikasi saat ini.

***

Sebagai perusahaan yang sama-sama sudah go public, jika merger atau akuisisi menjadi kebijakan yang akan ditempuh para operator yang akan melakukan aksi korporasi ini karena pendekatan bisnis, akan banyak muncul daftar pertanyaan utama yang mesti dijawab terlebih dahulu (due diligence). Meski Telkom adalah perusahaan publik, namun Telkom Flexi belum menjadi entitas perusahaan tersendiri layaknya Bakritel. Valuasi terhadap aset, pendapatan dan kewajiban (hutang) menjadi kritikal karena perbedaan dua entitas bisnis ini. Karena umum diketahui, aksi korporasi satu perusahaan terhadap perusahaan lain akan mengakibatkan neraca kedua perusahaan digabung (on balance sheet). Sehingga kalkulasi akhir apakah neraca menjadi positif atau negatif tentu menjadi hal prinsip. Karena itu, merger atau akuisisi ini sebenarnya belum terlalu diperlukan dikarenakan masih ada aksi korporasi lain yang lebih mudah dan murah, misalnya strategic partnership seperti halnya Smart dan Mobile-8 melalui SmartFren. Selain itu masyarakat justru masih diuntungkan dengan adanya kompetisi yang terjadi antar operator CDMA yang ada melalui tarif yang kompetitif dan konten layanan yang makin variatif.

Hal lain yang benar-benar harus dikelola dengan baik terkait rencana merger atau akuisis ini adalah masalah SDM. Meski sama-sama operator CDMA keduanya lahir dari sejarah yang berbeda. Kelahiran Telkom Flexi langsung melayani masyarakat di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebuntuan layanan jaringan tetap dengan ijin layanan bergerak terbatas (fixed wireless acces). Sementara Bakritel Esia berangkat dari ijin layanan di Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Meski sekarang sudah memiliki ijin operasional nasional, Esia terlihat masih sangat fokus ‘bercocok tanam’ di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang menjadi ladang garapan awalnya. Jumlah SDM Telkom Flexi setidaknya 1500 karyawan, sementara Bakritel Esia memiliki sedikitnya 1752 karyawan (Bakritel Annual Report 2009). Perbedaan latar belakang keduanya, menciptakan value individu dan budaya yang berbeda. Telkom Flexi dimiliki pemerintah melalui Telkom. Sementara Bakritel Esia dimiliki pihak swasta. Perbedaan kepemilikan ini juga membawa konsekuensi hukum kelak jika aksi korporasi dilakukan. Ada potensi benturan budaya dan kemungkinan rasionalisasi karyawan (lay off) mengingat besarnya SDM hasil aksi korporasi. Perusahaan baru hasil aksi korporasi pun masih digayuti ketidakjelasan masa depannya. Misalnya, jika mayoritas dimiliki Telkom, maka negara masih ada kemungkinan memiliki kontrol terhadap perusahaan baru ini. Namun jika mayoritas dimiliki Bakritel Esia, siapa yang bisa menjamin bahwa kemudian tak ada aksi korporasi berikutnya untuk menjual perusahaan baru tersebut misalnya ? Ini mengingatkan kita pada trauma penjualan Indosat tahun 2002 lalu kepada Singapura yang mengakibatkan berubahnya kepemilikan Indosat kepada pihak swasta (asing).

Karena itu, bagian terpenting dan utama dari rencana ini adalah memastikan bahwa seluruh pihak (stake holder) dua perusahaan tersebut yang meliputi pemegang saham, mitra dan karyawan dapat memahami dan menerima dengan baik bahwa semua agenda aksi korporasi dilakukan transparan dan layak secara bisnis, peraturan perundangan maupun pilihan terhadap teknologi terkini sehingga tidak berpotensi merugikan banyak pihak. Hindari merger ataupun akuisisi jika pada akhirnya menciptakan blunder di masa depan.***

JANUAR SETYO WIDODO

No Comments

Leave a Comment

Copyright 2015 © Januarsw.com . SmartNesia