Mulai Dari Mana

Saya akhirnya paham mengapa kita perlu merdeka. Sebagaimana globalisasi versi modern yang menjadi flat (seperti kata Friedman di the World is Flat), dulu ketika masa Perang Dunia II (PD II) pun negara-negara baru bermunculan. Seperti tren mode yang menular dan kemudian menyebar cepat menjadi gaya hidup, sepertinya kelahiran negara-negara baru tersebut juga menjadi tren dunia. Utamanya di Asia dan Afrika. Dekat sekali dengan berakhirnya PD II, adalah Republik Indonesia yang lahir melalui proklamasi Sukarno-Hatta, 17 Agustus 1945. Setelah itu India di tahun 1948, lalu Cina. Momentum kemerdekaan tersebut pas dengan matangnya perjuangan domestik yang dipimpin para pemimpin negara-negara baru tersebut. Di India ada Gandhi dan Nehru, dan di Cina ada Mao Tze Tung. Semuanya bercita-cita sama : segera menciptakan kesejahteraan kepada rakyat yang selama ini menderita. Syaratnya adalah kemerdekaan. Jadi, kesejahteraanlah tujuan akhirnya. Tujuan akhir ini membutuhkan tujuan antara yaitu ada kemerdekaan politik, ada kemerdekaan ekonomi dan kemerdekaan hukum. Ketiganya, di masa kolonial memang selalu mengacu kepada kebijakan negara kolonialis. Di masa pra kemerdekaan, awal abad 20 memang ada Volksraad alias Dewan Rakyat, tapi bukan seperti Parlemen sekarang yang dipilih bebas tanpa rasa takut oleh rakyat. Anggota-anggotanya – baik yang orang Belanda apalagi pribumi – kesemuanya dipilih Pemerintah penjajah. Jadi hakikatnya tak ada kemerdekaan politik. Partai-partai yang tumbuh dari akar rumput dan menjadi wadah perjuangan seperti Syarikat Islam, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI) bukanlah partai-partai yang dibentuk untuk mengikuti Pemilu seperti sekarang ini. Tapi murni wadah perjuangan para revolusioner itu sesuai ideologi partai dan pemimpinnya. Di masa pra kemerdekaan, memang juga ada pembangunan. Jalan Raya Daendels Anyer – Panarukan yang kesohor itu pun dibuat jaman penjajajahan. Bangunan-bangunan bergaya art deco di kota-kota yang sekarang menjadi kota-kota besar Indonesia, seperti Bandung, Medan, Semarang, Surabaya dan Jakarta pun dibangun dengan tata kota yang apik di jaman penjajahan. Jalur angkutan massal yaitu trem sudah ada di Jakarta jauh sebelum Indonesia merdeka. Jakarta yang sudah diketahui oleh Pemerintah kolonial Belanda lebih rendah dari air laut, sudah dibuatkan pencegahannya dengan banjir kanal barat yang dimulai dari Bogor. Tapi, apakah hasil akhirnya untuk rakyat Indonesia ? Tentu tidak. Hasilnya diperuntukkan bagi kenyamanan para warga Belanda yang kelak berminat tinggal di kota-kota besar tersebut. Perkebunan-perkebunan pun berkembang pesat. Hasilnya ? Diekspor ke Belanda untuk memenuhi kas Belanda sendiri. Sementara rakyat Indonesia cukup jadi kuli pemetik yang bergaji 2 gulden per bulan. Kemerdekaan hukum lebih-lebih lagi tidak mungkinnya. Hukum positif di Indonesia tentu saja diatur oleh hukum yang berlaku di Belanda. Malah lebih sadis lagi, karena di negeri jajahan terjadi politik segregasi dimana pribumi dan orang Belanda dibedakan layanannya. Bahkan untuk layanan publik seperti ketika menonton bioskop. Persis seperti apartheid di Afrika Selatan jamannya F.W. de Klerk. Meski segregasi ini tak terjadi di Belanda sendiri. Malah sampai dengan kemerdekaan kita di tahun 1945 itu, Kitab Undang-undang Hukum-nya masih menggunakan buatan Belanda. Maklum, tidak mudah mencetak sarjana hukum dalam jumlah cukup untuk melakukan transformasi hukum kolonial menjadi hukum negara merdeka.

Tapi coba bandingkan sekarang ini. Yang hampir 63 tahun Indonesia merdeka. Kemiskinan masih ada dimana-mana, pendidikan malah makin mahal. Pengangguran makin merajalela sebagai akibat tambahan krisis global. Korupsi dilakukan berjamaah dan merata di seluruh lembaga negara. Hukum menjadi mainan penegak hukum. Hukum tak kunjung menjadi panglima.

Jadi kenapa masih mau merdeka kalau sudah 63 tahun saja masih sengsara ? Mungkinkah kalau masih dijajah Belanda, kondisi negeri ini tidak seburuk seperti saat ini ?

Benar begitu ? Yang jelas sejarah tak mengenal pengandaian. Yang sudah terjadi itulah yang jadi sejarah. Kita tidak bisa berandai-andai misalkan jika tak ada Sukarni dan Chairul Saleh Cs, apakah proklamasi ya masih tanggal 17 Agustus ? Kita juga tidak bisa berandai-andai jika Belanda berhasil memenangkan agresi militer yang mereka lancarkan, apakah Indonesia masih ada ? Kita tidak bisa berandai-andai apakah Republik yang masih bayi merah itu kuat bertahan jika tak ada dukungan politik dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk tanpa reserve berdiri di belakang republik hasil proklamasi Sukarno-Hatta itu ? Juga, kita juga tidak bisa berandai-andai jika Sultan Hamengkubuwono IX saat itu tidak ‘menggratiskan’ Keraton Yogyakarta sebagai Istana Presiden dan memberi gaji pejabat negara Republik yang masih bayi itu dengan uang pribadi Sultan, para pejabat negara itu akan menyeberang ke Belanda karena himpitan ekonomi yang teramat dalam? Yang terjadi adalah sebaliknya. Karena itu, adakah yang perlu disalahkan dengan kondisi bangsa saat ini yang masih saja terpuruk ? Buat saya, tak perlu ada yang disalahkan. Ini kesalahan bersama kita semua (tapi bukan ‘Bersama Kita Salah’ ya…). Rakyat bertanggungjawab karena mau dipimpin begitu lama dalam otoritarianisme dalam dua orde, lama dan baru. Sementara para pemimpin itu, terlena dengan tujuan utama bernegara karena mabuk kekuasaan. Hasilnya seperti sekarang. Demokrasi politik menjadi sangat boros. Pemilu ada dimana-mana, berbiaya besar dan tak tahu apa yang mau dicari. Pemimpin hasil Pemilu tak menjamin perubahan ke arah lebih baik. Sistem nyaris tak berubah. Untuk Pilkada Jatim di tahun 2008 yang sampai tiga kali saja (dua kali putaran ditambah Pilkada ulang di beberapa lokasi) menghabiskan Rp 830 miliar. Luar biasa ! Bayangkan jika uang itu untuk memperbaiki fasilitas pendidikan di Jawa Timur, terutama di kantong-kantong kemiskinan. Pasti akan memberi manfaat tidak sedikit.

Ekonomi kita, makin liberal. Ke arah pasar bebas tanpa kontrol. Dua pilar ekonomi, koperasi dan swasta tidak nyambung dengan misi BUMN. Masing-masing tidak mengabdi kepada amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun telah menjadi agen kapitalis yang mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Padahal kita negara Pancasila : tidak boleh ke kiri sekali (etatisme), juga tak boleh ke kanan sekali (kapitalisme). Tapi jangankan dipraktekkan, bahkan disebut dalam ruang publik pun Pancasila kini hampir tidak pernah diucapkan. Jangan-jangan, jika diambil sampel beberapa orang di jalan yang kita temui dan terus diminta menyebutkan lima sila Pancasila, tak pernah bisa tuntas menyebutkan – dan mengurutkan – sila-sila Pancasila yang sebenarnya sangat tinggi nilainya itu.

Jadi, mulai dari mana kita mau memperbaiki negeri kita ? Dan lantas, apa manfaatnya kemerdekaan yang sudah kita rebut ? Toh Malaysia yang kemerdekaannya diberi Inggris pada akhirnya juga mulai menuju tujuan akhir yaitu kesejahteraan rakyat. Satu yang pasti, kemerdekaan yang sudah kita rebut tak lain menjadi mercusuar spiritual bangsa kita bahwa bangsa kita telah menancapkan spirit kemerdekaan menuju masa depan yang lebih baik. Bahwa kemerdekaan yang diperoleh adalah hasil usaha nyata dan penuh darah serta nyawa anak-anak republik ini. Tidak gratis dan jatuh dari langit begitu saja. Kemerdekaan adalah mercusuar yang memberi arah jika kita mulai tersesat, mercusuar yang memberi penanda sudah sejauh mana kita melangkah. Karena keyakinan ini, kita percaya bahwa krisis di negeri kita ini pada akhirnya akan berakhir. Masa depan yang cerah, bukanlah impian. Pendidikan murah tapi berkualitas, pasti bukan khayalan. Pemimpin yang amanah, bersih dan sungguh-sungguh berjuang untuk rakyat, pasti disediakan Tuhan untuk Indonesia. Mercusuar kemerdekaan sudah kita tegakkan, sudah kita dirikan. Maka tak mungkin kita robohkan dan hancurkan. Ia harus tetap ada sepanjang denyut waktu. Dan jika mau memulai, cara terbaik memang dari diri kita sendiri. Karena inilah hal yang bisa kita atur, bisa kita ukur dan bisa kendalikan dengan baik. Itu ada dalam jangkauan kita. Jika tiap orang di negeri ini berbuat dengan sikap dan orientasi terbaik, di bidang apa pun, maka kumpulannya akan menjadi kekuatan positif dan memberi gelombang perubahan positif. Jika saya adalah tukang sapu, maka lakukankah tugas menyapu itu dengan baik sehingga hasil kerja kita menjadi bersih, enak dipandang mata dan membahagiakan orang lain. Jika ia menjadi politisi tingkat kota atau kabupaten, niatkanlah menjadi politisi sejati yang berjuang untuk rakyat yang memilihnya. Jika ia menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang pekerja keras, jujur dan peduli pada lingkungan dimana ia berbisnis. Jika ia menjadi orang tua, jadilah orang tua yang memberi inspirasi, menjadi panutan dan ditempatkan dengan rasa hormat oleh anak-anaknya. Jika kumpulan jika ini dilakukan secara sadar, bersama-sama dan terus menerus, niscaya luka dan keruwetan bangsa ini akan terurai secara alamiah.

Seperti kata Tolstoy, karena Tuhan itu tahu, namun IA menunggu….Wallahu’alam…***

No Comments

Leave a Comment

Copyright 2015 © Januarsw.com . SmartNesia