Harapan Untuk BRTI Baru

logo-brti

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang baru telah diumumkan (Bisnis Indonesia, 5 Februari 2009). Satu anggota muka lama, keempat lainnya baru serta berlatar akademis. Kelimanya mewakili masyarakat dan bersama satu orang wakil Pemerintah akan membentuk Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT). KRT ini bersama Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menjadi BRTI. Badan yang akan tetap diketuai Pemerintah yaitu Dirjen Postel ini, diharapkan mampu memberi semangat baru penyelenggaraan industri telekomunikasi saat ini. Dengan pasar yang masih besar dan menjanjikan, peran BRTI tentu menjadi sangat penting terkait dengan berbagai persoalan yang akan timbul di industri telekomunikasi. BRTI yang lalu telah memberikan sumbangsihnya, meski belum optimal. Karena masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang mesti dibereskan.

BRTI pertama kali dibentuk melalui Keputusan Menteri (KM) Menteri Perhubungan No. KM. 31 Tahun 2003. Di dalam KM ini disebutkan bahwa maksud ditetapkannya BRTI adalah untuk lebih menjamin adanya transparansi, independensi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi baik dalam fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Fungsi pengaturan meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi meliputi perijinan, standar kinerja operasi, standar kualitas layanan, biaya interkoneksi dan standar alat dan perangkat telekomunikasi. Untuk fungsi pengawasan, BRTI diberi kewenangan perihal kinerja operasi (pada suatu operator), persaingan usaha serta penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi. Pada fungsi pengendalian antara lain penyelesaian perselisihan antar penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi serta penerapan standar kualitas layanan.

Fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian ini kian penting mengingat pasar telekomunikasi telah diramaikan oleh operator jaringan tetap maupun bergerak lebih dari sepuluh operator. Sebuah perkembangan yang luar biasa pesat dibandingkan pada saat KM tersebut pertama kali dikeluarkan.

Peran yang masih kuat disorot oleh operator adalah mampukah BRTI menjadi wasit bagi berbagai kemungkinan permasalahan yang bakal timbul. Sebagai wasit, tentunya BRTI harus netral namun tegas. Peran netral ini masih menjadi sorotan mengingat keberadaan Pemerintah melalui Dirjen Postel yang ex officio menjadi Ketua BRTI sehingga hanya menjadi kepanjangan tangan kepentingan Pemerintah. Jika ditarik dari filosofi pendiriannya, memang BRTI juga diharapkan menjadi semacam lembaga penyelesaian konflik (dispute tribunal) karena itu unsur pembentuknya pun kombinasi dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Dengan kondisi pasar telekomunikasi Indonesia yang multi operator, akibat langsung kompetisi yang sengit tentu membuat BRTI kerap pula bersinggungan peran dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mana yang menjadi ranah BRTI, mana yang menjadi ranah KPPU pada suatu konflik yang terkait dengan kegiatan usaha, terkadang menjadi tumpang tindih. Sebagaimana kasus kepemilikan Qatar Telcom pada Indosat beberapa lalu.

BRTI jelas bukan lembaga peradilan. Namun peran pengendalian yang diembannya mau tidak mau dapat membawa BRTI kepada fungsi seperti ini. Sebagaimana Di India, misalnya, konflik yang terjadi antara pelanggan dengan operator, antar operator dan antara operator dan pemerintah diselesaikan melalui semacam lembaga penyelesaian dispute atau Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) meski sudah ada lembaga semacam BRTI yaitu TRAI (The Telecommunication Regulatory Authority of India).

Tantangan

Industri telekomunikasi Indonesia belum memasuki fase jenuh. Data Dirjen Postel menunjukkan bahwa pada Juni 2008 lalu, pasar ritel telekomunikasi Indonesia terdiri dari total pelanggan PSTN (Public Switch Telephone Network) atau telepon rumah sebanyak 8,7 juta total pelanggan jaringan bergerak terbatas atau FWA (Fixed Wireless Access) 12,7 juta, dan pelanggan seluler sebesar 134,6 juta. Jika kesemuanya dihitung untuk melihat teledensitasnya, maka berturut-turut teledensitasnya adalah 3,86% untuk PSTN, 5,64 % untuk FWA dan 50,34% untuk seluler dengan proyeksi jumlah penduduk di tahun 2007 oleh BPS sebesar 224,9 juta orang. Pelaku industri telekomunikasi selain para operator adalah vendor terminal, perangkat data komunikasi atau CPE (Customer Premises Equipment), penyedia isi (content provider) serta penyedia infrastruktur telekomunikasi. Berdasarkan Financial Statement yang sudah dipublikasikan, kita dapat memperkirakan berapa besarkah uang yang berputar di industri telekomunikasi Indonesia saaat ini. Pada triwulan ke-3 2008 lalu total Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 5 operator besar (Telkom Group, Indosat, Excelcom, Mobile-8 dan Bakrie Telecom) adalah sebesar kurang lebih Rp 69,42 triliun. Jumlah uang ini akan lebih besar lagi jika menghitung industri pendukungnya seperti uang hasil penjualan content Ring Back Tone yang ternyata merupakan pendapatan yang justru lebih besar bagi artis pemilik lagu jika dibandingkan hasil penjualan album mereka. Hal-hal diatas adalah tantangan bagi para anggota BRTI yang baru dalam mengembangkan industri telekomunikasi ke depan. Meski krisis keuangan global masih menghantui, namun industri telekomunikasi relatif masih bisa bertahan.

Harapan

Latar belakang anggota baru KRT yang kesemuanya akademis, tidak mengurangi keyakinan kita bahwa tugas-tugas besar kedepan menjaga dinamika industri telekomunikasi diatas akan tetap dapat dijalankan. Juga, adaptasi dengan berbagai persoalan teknis dan operasional yang dihadapi para pelaku industri akan mampu segera diikuti para anggota baru BRTI tersebut. Ke depan, persoalan seperti perobohan menara di Kabupaten Badung, Bali oleh Pemda Badung beberapa waktu lalu dengan alasan mereka telah memiliki perjanjian kerja sama dengan sebuah provider menara, bukan tidak mungkin akan terjadi di daerah lain atas nama kebijakan otonomi daerah. BRTI baru ini juga digantungi harapan agar regulasi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) akan makin adaptif dan sesuai dengan perkembangan mutakhir teknologi telekomunikasi yang makin konvergen dengan teknologi informasi. Juga pengawalan antara lain terhadap kebujakan Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (SKTT), kebijakan televisi digital, WiMAX dan terpenting adalah terjaganya kualitas layanan merupakan hal-hal yang diharapkan menjadi perhatian serius. Harapan lainnya adalah bagaimanapun para anggota KRT harus tetap mampu menjaga independensi meski Ketua-nya adalah Pemerintah. Sehingga tetap mampu mengambil keputusan dengan kualitas profesional terbaik demi kepentingan masyarakat luas yang diwakilinya. Kualitas keputusan yang dihasilkannya, akan menentukan tingkat kepercayaan pelaku industri baik para operator, vendor maupun masyarakat pengguna jasa.***

2 Comments

  • Blaine
    Blaine
    17.10.2016

    I appreciate you sharing this blog article.Much thanks again. Really Cool.

  • home
    home
    02.11.2016

    qpltenbgubolssipxkvuyi

Leave a Comment

Copyright 2015 © Januarsw.com . SmartNesia