Krisis Global & Perang Tarif

Koran PIKIRAN RAKYAT, 23 Oktober 2008

Oleh JANUAR SETYO WIDODO

Saat ini perhatian masyarakat dunia dan juga Indonesia sedang tersedot ke arah krisis keuangan di Amerika Serikat (AS) yang merembet menjadi krisis keuangan global. Sebelum krisis global, masyarakat telah dimanjakan dengan perang tarif antaroperator telekomunikasi. Isu-isu besar di bidang telekomunikasi, nyaris tenggelam gara-gara perang tarif ini. Misalnya, isu mengenai teledensitas, yaitu rasio jumlah pengguna telefon tetap berbanding 100 jumlah penduduk. Menurut data International Telecommunication Union (ITU), di antara sepuluh negara ASEAN tahun 2003, teledensitas negara kita menduduki posisi ketujuh yaitu 3,59% di atas Kamboja (0,25%), Laos (0,96%), dan Myanmar (0,72%). Berturut-turut dari terbesar adalah Singapura (47,14%), Brunei (25,86%), Malaysia (18,16%), Thailand (10,55%), Vietnam (5,41%), dan Filipina (4%). Teledensitas sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yaitu 1% kenaikan teledensitas, mendorong pertumbuhan ekonomi 3% (survei ITU).

Isu besar lain adalah mengenai sebaran fasilitas telekomunikasi, utamanya di wilayah-wilayah negara kita yang berbatasan langsung dengan negara lain. Inilah yang memunculkan Universial Service Obligation (USO) atau Kewajiban Layanan Universal yang dibebankan kepada operator dengan menyisihkan 0,75% dari pendapatan usaha mereka.

Isu besar berikutnya adalah quality of service (QoS) atau kualitas layanan. Tiga isu besar ini tampaknya sedang tidak menjadi perhatian masyarakat telekomunikasi. Masyarakat sibuk mencari layanan dengan harga paling murah, sementara para operator pun sibuk terus membuat gimmick pemasaran yang intinya mempermurah tarif. Apakah krisis global yang juga merembes ke Indonesia punya pengaruh dengan perang tarif yang sedang hangat-hangatnya terjadi?

Dampak krisis global

Cara termudah “membaca” kekuatan operator adalah dengan melihat perolehan EBITDA mereka. EBITDA adalah earning before interest, taxes, depreciation, and amortization atau pendapatan sebelum dipotong bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. EBITDA bisa dihitung dengan mengurangi pendapatan usaha (operating revenue) dengan beban usaha (operating expenses). Hasilnya, laba usaha (operating income) yang secara umum bisa disamakan dengan EBITDA ini. Beban usaha terdiri dari biaya SDM, biaya marketing, biaya perawatan dan operasi, serta biaya umum dan administrasi. Hasil akhir EBITDA adalah laba bersih, yang menunjukkan keuntungan bersih hasil usaha selama setahun.

Makin besar EBITDA berarti penjualan produk operator tersebut laku, produknya diminati masyarakat, yang berarti masyarakat membayar lebih banyak ke suatu operator. Persoalannya, dari mana operator membiayai produksinya? Tentu saja dari biaya operasi mereka (opex) maupun biaya modal mereka (capex) yang bisa berasal dari pemegang saham maupun dari perbankan (pasar uang). Perang tarif yang kini menjadi tren –karena seluruh operator akhirnya terlibat– bisa menjadi masalah serius jika tidak terkendali.

Tarif murah pada akhirnya bisa menciptakan krisis bagi operator sebagai dampak krisis global. Pertama, tujuan operator itu pastilah mencari untung. Di balik gimmick tarif murah, ada dua hal yang harus dipenuhi agar keuntungan tetap diperoleh. Dua hal itu adalah membebankan keuntungan yang seharusnya diperoleh jika tarif tidak diturunkan menjadi biaya operasi dan keharusan meningkatkan volume penjualan. Membebankan biaya gimmick tarif murah kepada biaya operasi berarti akan meningkatkan pengeluaran perusahaan, dan keharusan meningkatkan volume penjualan berarti keharusan mencari pelanggan sebanyak-banyaknya alias mencari basis pelanggan (customer base). Operator yang tidak mengikuti logika bisnis tersebut dipastikan produknya tidak memberikan keuntungan sama sekali atau pada akhirnya pemegang saham berpikir ulang jika akan menambah investasi mereka. Apalagi, jika pemegang saham para operator itu masuk kepada labirin masalah krisis global keuangan saat ini.

Di negara kita, saham operator-operator tersebut juga telah dimiliki asing dengan proporsi tertentu. Jika krisis keuangan global tidak terjadi, perang tarif murah dipastikan bisa berlangsung lama dan bahkan bisa lebih murah lagi karena sumber biaya produksi masih bisa diperoleh, baik dari keuntungan yang disisihkan untuk investasi maupun cadangan maupun lewat perbankan ataupun pasar modal. Namun –meminjam istilah Gubernur BI– dengan mengeringnya likuiditas, dipastikan investasi akan ikut melambat. Melambatnya investasi bagi operator bisa berarti melambatnya pembangunan infrastruktur (tower BTS/MSC, link transmisi baik radio, copper access, maupun optik serta sentral). Melambatnya pembangunan infrastruktur berarti pula melambatnya peningkatan kapasitas atau jumlah pelanggan. Dampak akhir adalah turunnya kualitas layanan. Belum lagi, prioritas penggunaan uang masyarakat yang bisa jadi beralih ke produk konsumtif.

Yang kedua, jika para operator bertahan dengan tarif yang dimurahkan sesuai kondisi terakhir sebelum krisis, operator yang paling punya “kekuatan” seperti ditunjukkan dengan parameter EBITDA, akan punya napas lebih panjang. Sebab, akan sulit dibayangkan dalam situasi krisis tiba-tiba ada operator berinisiatif “menormalisasi” tarif untuk meningkatkan pendapatan. Mereka tentu akan saling wait and see. Artinya, siapa yang akan memulai duluan jika empat operator besar (Telkom, Telkomsel, Excelcomindo, dan Indosat) pun sudah terlibat adu pukul tarif?

Bagi masyarakat

Dari penjelasan di atas, belum tentu juga akhirnya masyarakat yang tetap diuntungkan dengan adanya perang tarif di tengah krisis keuangan global. Pemerintah memprediksi bahwa dampak krisis keuangan global akan terasa di negara kita setidaknya sampai dua atau tiga tahun ke depan. Artinya, selama itulah bagian terpenting dari persembahan para operator kepada masyarakat yaitu baiknya kualitas layanan kembali dipertaruhkan. Oleh karena itu, seringnya putus hubungan (drop call), sinyal yang hilang di suatu daerah (blank spot), lamanya waktu sambung (post dialling delay), maupun suara tidak jelas, tentu bukan lagi semata-mata masalah maintenance. Namun memiliki rentetan panjang dengan naik turunnya kondisi bisnis dan keuangan internasional. Pemerintah pun sudah memberi dasar hukum pentingnya pengawasan kualitas layanan melalui lima paket Peraturan Menteri (PM) Kominfo RI tentang Standar Kualitas Pelayanan yang meliputi Standar Kualitas Pelayanan Jasa Telefon Dasar pada Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (PM. 10/2008), Jaringan Tetap Sambungan Lokal (PM 11/2008), Jaringan Bergerak Seluler (PM 12/2008), Jaringan Tetap Mobilitas Terbatas (PM 13/2008) dan Jaringan Tetap Sambungan Internasional (PM 14/2008). Secara umum PM tersebut mengatur perjanjian tingkat pelayanan (SLA atau service level agreement) yang harus dipenuhi dalam hubungan antaroperator, maupun jaminan tingkat pelayanan (SLG atau service level guarantee) antara operator dan pengguna jasa telekomunikasinya. Dengan demikian, membaiknya kualitas layanan telekomunikasi sudah menjadi tuntutan wajib. Jadi, kini saatnya memasuki perang kualitas yang diyakini akan menjadi sumber pendapatan riil perusahaan. Kalau kualitas layanan dikedepankan, masyarakat juga akan dididik untuk menikmati layanan yang lebih baik lagi ketimbang sekadar layanan tradisional, suara (voice) atau pesan (SMS) saja. Mengingat ke depan, layanan telekomunikasi tidak saja triple play (suara, data, dan video), namun juga menuju quadruple play atau layanan triple play yang memiliki kemampuan bergerak (mobile).***

Penulis, Ketua DPW Sekar Telkom Wilayah Khusus (Wilsus).

Link : [klik]

No Comments

Leave a Comment

Copyright 2015 © Januarsw.com . SmartNesia