Kode Akses SLJJ, Tidak Sekadar Ganti Angka 0

Koran KOMPAS, 13 Desember 2007

 

Oleh Januar Setyo Widodo

Jika dicermati, setidaknya dua isu mendasar muncul dari persoalan kode akses sambungan langsung jarak jauh atau SLJJ. Pertama adalah isu kesamaan perlakuan dan kedua adalah isu kompetisi, yang dihubungkan dengan pertumbuhan basis pelanggan.
Berdasarkan Keputusan Menteri (KM) Nomor 28 Tahun 2004, prefiks (awalan) 0 untuk akses SLJJ diubah menjadi 01X, di mana X = 1,2,..9, kemudian dimaksudkan sebagai penciri operator penyelenggara SLJJ. Meski tidak disebutkan, KM No 28/2004 ini memiliki dampak langsung terhadap operator incumbent, yaitu Telkom. KM No 28/2004 menyatakan perlu dilakukan pengaturan ulang prefiks kode akses SLJJ yang kelak dimaksudkan sebagai ruang gerak bagi kompetisi bisnis layanan telekomunikasi, khususnya adalah layanan jasa SLJJ, yaitu dengan memberikan kemungkinan tumbuhnya operator penyelenggara bisnis jasa SLJJ, bukan saja operator penyelenggara jaringan SLJJ. Disebutkan pula bahwa dalam melakukan pemanggilan SLJJ, pelanggan dapat melakukan pilihan terhadap penyelenggara jasa SLJJ. Tata cara pemanggilan untuk mendukung “hak demokratis pelanggan” adalah dengan melakukan pemilihan penyelenggara jasa SLJJ setiap kali melakukan pemanggilan SLJJ (atau biasa disebut sebagai call-by-call). Konsekuensi dari dua hal di atas-pemilihan secara bebas penyelenggara jasa SLJJ dan call-by-call-menyebabkan setiap penyelenggara jasa SLJJ perlu dibedakan satu sama lain.

Tak sekadar 01X
KM No 28/2004 kembali diubah menjadi Peraturan Menteri (PM) Menkominfo Nomor 06 Tahun 2005. Namun, peraturan ini secara prinsip sebenarnya tidak berbeda dengan KM No 28/2004, yaitu penyelenggaraan layanan SLJJ dapat dilakukan oleh penyelenggara jasa SLJJ selain oleh penyelenggara jaringan jarak jauh. KM No 4/2000 tentang FTP Nasional sebagai keputusan menteri awal yang membahas panggilan SLJJ sebenarnya sudah “sangat demokratis” dan sesuai dengan perkembangan zaman yang memberikan hak penuh kepada pelanggan di lingkungan multioperator untuk memilih atau tidak memilih penyelenggara jaringan SLJJ yang akan digunakan. Namun, dua perubahan yang dilakukan berikutnya malah mereduksi kondisi yang sudah demokratis ini, baik dari sisi penyelenggaraannya maupun dari sisi pelanggan. Pemberlakuan kode akses SLJJ 01X ini memberi dampak bagi Telkom sebagai operator pertama penyelenggara jaringan SLJJ, seperti perlunya rekonfigurasi sentral telepon yang multivendor di seluruh Indonesia, resetting billing semua wartel, pengubahan identitas alamat (kartu nama, kop surat, papan kantor), tingginya potensi kegagalan panggil, dan hilangnya basis pelanggan. Jumlah basis pelanggan bagi operator incumbent agaknya memang hal yang krusial, apalagi dengan jaringan PSTN yang pembangunannya butuh investasi besar dan memakan waktu. Ini karena aturan tersebut membuka peluang bagi operator penyelenggara jasa SLJJ tanpa basis pelanggan pun dapat bermain di bisnis ini. Basis pelanggan berhubungan erat dengan teledensitas. Tentunya operator penyelenggara bisnis jasa SLJJ akan enggan berbisnis di kode area dengan basis pelanggan yang kurus, misalnya di luar Jawa. Hal mana menghilangkan prinsip kesamaan perlakuan (equal treatment) bagi operator dengan siginificant market power seperti Telkom. Riset Uni Telekomunikasi Internasional (ITU), bahwa kenaikan 1 persen teledensitas mampu memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 3 persen yang sampai saat ini masih dijadikan parameter tingkat kemajuan suatu bangsa, akan makin sulit direalisasikan.

Kompetisi yang fair
Pembukaan kode akses SLJJ menjadi dilematis jika dampaknya juga harus diterima masyarakat luas, seperti kegagalan panggil karena sekian lama dengan kode akses SLJJ 0 dan perubahan alamat secara meluas di seluruh nusantara bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Contoh lainnya, panggilan SLJJ antarpelanggan lokal dari operator yang sama, jika dilewatkan melalui operator penyelenggara SLJJ yang berbeda dengan operator lokal, tidak menjamin tarif yang ditawarkan akan lebih murah. Karena operator baru yang akan menyelenggarakan jasa SLJJ dapat beroperasi tanpa perlu memiliki basis pelanggan dengan membangun jaringan tetapnya terlebih dahulu, misalnya, kepentingan pelanggan tentu tidak dilindungi. Dalam artian, karena pemilik jaringan tetap lokal dan penyelenggara jasa SLJJ adalah dua operator yang dapat saja berbeda, maka hanya operator pemilik jaringan tetap saja yang harus menghadapi komplain pelanggan terkait dengan gangguan atau ketidaknyamanan layanan yang terjadi ketika akses SLJJ dilakukan dengan operator jasa SLJJ yang berbeda dengan operator penyelenggara jaringan tetap lokal. Hal ini tentu menambah ketidaksamaan perlakuan (unequal treatment) di sisi operator. Bagaimanapun jumlah basis pelanggan adalah indikasi pencapaian prestasi bagi penyelenggara jaringan tetap. Barangkali yang perlu digarisbawahi kembali adalah apakah sebenarnya misi luhur dari pemberlakuan kode akses SLJJ ini. Apakah kompetisi yang selama ini didengung-dengungkan regulator-melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia-hanya diukur dari banyaknya operator yang bermain tanpa memerhatikan faktor lain yang lebih esensial? Misal efisiensi industri telekomunikasi dan kenyamanan masyarakat. Tampaknya, memang diperlukan regulasi baru yang lebih baik.

Januar Setyo Widodo, Praktisi Telekomunikasi; Tinggal di Bandung

Link : [klik]

Copyright 2015 © Januarsw.com . SmartNesia