Dilema Operator “Incumbent”

Koran PIKIRAN RAKYAT, 2 April 2008

Oleh JANUAR SETYO WIDODO

Peraturan Menteri (PM) Kominfo No. 43 Tahun 2008 (PM 43/2008) tentang Penerapan Kode Akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) akhirnya menjadi jawaban pemerintah atas gonjang-ganjing soal kode akses SLJJ (KAS) sejak pertengahan 2004
lalu. Pemerintah akhirnya menerapkan konsep batas bawah (threshold) jumlah pelanggan jaringan tetap (baik kabel maupun nirkabel) bagi operator yang ingin mendapatkan kode akses untuk sambungan SLJJ pada jaringan tetap. Keputusan di atas tak lepas dari niatan pemerintah untuk berusaha “konsisten” dalam menerapkan kompetisi pada industri telekomunikasi. Akan tetapi, benarkah KAS ini sebenarnya masih relevan dan pada akhirnya memang perlu konsisten ditegakkan?

Kompetisi berjalan
Pemerintah tentunya peduli dengan ketersediaan sarana telekomunikasi dan keterjangkauan harga produk telekomunikasi. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, dan perubahan perilaku pasar telekomunikasi, bisa jadi kebijakan pemerintah pada masa lalu, perlu ditinjau kembali. Jika dirunut asal-muasalnya, penerapan KAS ini dimaksudkan untuk memberi ruang kompetisi bagi penyelenggaraan jasa SLJJ pada penyelenggaraan jaringan tetap melalui Keputusan Menteri (KM) No. 4 Tahun 2001 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan/FTP). FTP inilah yang menjadi buku induk pengembangan layanan dan teknologi telekomunikasi yang hendak dikembangkan di Indonesia. Termasuk di dalamnya kebijakan KAS yang kini menjadi isu nasional di dunia telekomunikasi. Tahun 2004 adalah tahun terakhir monopoli bisnis telekomunikasi pada penyelenggaraan jaringan tetap untuk lokal maupun SLJJ. Bisnis lokal dan SLJJ yang pada mulanya hanya dijalankan PT Telkom karena peran monopolistik yang diemban dari negara, pada akhirnya dapat juga dilaksanakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi (operator). Saat ini operator telekomunikasi, apa pun teknologi aksesnya, berjumlah 11 operator, antara lain Telkom, Indosat, Excellcomindo Pratama, Telkomsel, Hutchison Charoen Pokphan Telecommunication, Mobile-8, Bakrie Telecom, Smart Telecom, Natrindo Telepon Seluler, Sampurna Telekomunikasi, dan Pasifik Satelit Nusantara. Sebelas operator inilah yang meramaikan pasar telekomunikasi Indonesia dengan layanan dasar suara, baik lokal, SLJJ maupun internasional. Tren layanan menggunakan jaringan operator yang sama (on-net) pada operator seluler mapun fixed-wireless access (FWA) bahkan telah melampaui definisi lokal dan SLJJ, yang mengakibatkan tarif layanan dapat diturunkan. Malahan untuk operator seluler, definisi lokal yang berarti satu acuan pembayaran atau point of charge (PoC) bisa meliputi satu wilayah provinsi. Sesuatu yang pasti tidak akan terjadi pada operator penyelenggara jaringan tetap. Jadi, sebenarnya sudah ada kompetisi di antara para operator ini. Pada penyelenggaraan jaringan tetap SLJJ inilah pemerintah menganggap belum terjadi kompetisi pada bisnis layanan SLJJ melalui jaringan tetap SLJJ. Menurut pemerintah, caranya dengan menerapkan kode akses, yaitu mengganti kode akses SLJJ 0 menjadi 01X.

Dilema “incumbent”
Kebijakan KAS yang harus dipatuhi Telkom sebagai operator telekomunikasi pertama dan sekaligus tertua (incumbent), pada akhirnya membuat posisi Telkom dilematis. Sebagai operator telekomunikasi, tugasnya tentu melaksanakan kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai regulator melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Sementara itu, telaah terhadap kebijakan tersebut menunjukkan terjadinya inkonsistensi penerapan kode akses untuk SLJJ dari pelanggan boleh memilih atau boleh tidak memilih operator penyelenggara SLJJ (KM 4/2001) menjadi harus memilih dengan cara memilih operator SLJJ tiap kali melakukan panggilan –disebut call-by-call (KM 28/2004). Inkonsistensi berikutnya adalah diubahnya penyelenggaraan SLJJ dari penyelenggara jaringan SLJJ menjadi penyelenggara jasa SLJJ (KM 28/2004). Telaah mendalam selanjutnya menunjukkan dampak yang cukup serius tidak hanya bagi Telkom sebagai incumbent, tetapi juga bagi pelanggan atau masyarakat. Bagi Telkom, kebijakan KAS ini menimbulkan komplikasi teknis dan finansial. Bagi pelanggan, selain perubahan perilaku pola komunikasi SLJJ, pelanggan juga akan direpotkan oleh penggantian identitas telefon pada kartu nama, kop surat, alamat yang tadinya 0 ditambah kode area ditambah nomor telefon menjadi 01X ditambah kode area dan nomor telefon dengan X adalah 1,2… sampai 9. Dampak akhir tentu berkurangnya revenue Telkom karena kebijakan ini menempatkan basis pelanggan Telkom menjadi “lahan bersama” para operator penyelenggara SLJJ. Pendapatan Telkom dari SLJJ sampai saat ini masih memberikan subsidi kepada pendapatan Telkom dari lokal. Artinya, biaya tarif percakapan lokal saat ini sebenarnya lebih murah daripada seharusnya. Selisih yang ada disubsidi oleh tarif SLJJ yang memang masih memiliki margin keuntungan. Jikalau kebijakan KAS ini diterapkan menyeluruh, bisa dihitung berapa potensi kerugian yang terjadi karena diambilnya basis pelanggan Telkom oleh operator SLJJ. Dari penjelasan di atas, menjadi wajar terjadi resistensi karyawan Telkom yang tergabung dalam Serikat Karyawan Telkom (Sekar Telkom) terhadap kebijakan KAS ini. Memang dilematis karena di satu sisi Telkom harus melaksanakan regulasi, namun di sisi lain regulasi itu sendiri berpotensi mengancam revenue yang seharusnya diperoleh.

Haruskah dijalankan ?
Kebijakan KAS terus diupayakan untuk pemerintah jalankan karena konon pemerintah ingin tunduk terhadap peraturan perundangan yang ada. Demikianlah intisari penjelasan pemerintah melalui situs Depkominfo RI. Pertanyaannya, lantas bagaimana menjelaskan–dan akhirnya menanggung risiko–potensi kerugian yang bakal terjadi jika KAS ini diterapkan? Apakah ini nantinya dianggap sebagai risiko bisnis akibat kebijakan korporasi? Ataukah, ini justru pintu masuk bagi apa yang disebut sebagai kerugian negara jika mengingat saham mayoritas Telkom dipegang negara (51,2%)? Masalah serius yang dialami Telkom beberapa waktu lalu terkait kebijakan terhadap VoIP (voice over IP). Kalau mau diteruskan, siapakah pada akhirnya yang harus bertanggung jawab, Telkom atau pemerintah? Pesan lain dari kebijakan ini adalah pilihan penerapan kebijakan yang harus dilaksanakan. Indonesia, sebagai negara berkembang terbesar kedua setelah India, jelas menjadi pasar yang menggiurkan. Diperkirakan pasar telekomunikasi saat ini dapat menghasilkan setidaknya Rp 65 triliun, jika dilihat dari pendapatan usaha September 2007 dari empat operator besar (Telkom, Telkomsel, Excelcomindo, dan Indosat). Tentunya pemerintah harus hati-hati dan selektif terhadap kebijakan yang bakal diterapkan. Pasalnya, bagaimanapun, rezim perizinan saat ini yang masih dibagi berdasarkan jarak, waktu, dan teknologi, suatu saat memang akan bergerak ke arah izin tunggal penyelenggaraan (unified licensing) jika teknologi NGN (next generation network) menjadikan jarak dan waktu tak berarti lagi. Berganti menjadi berbasis volume (kilo bits per second/kbps). Dengan demikian, kompetisi di sektor SLJJ sebenarnya sudah mendekati tidak relevan. Dan itu tidak akan lama lagi.

***

Penulis, Ketua DPW Sekar Telkom Wilayah Khusus (Wilsus)

 Link : [klik]

No Comments

Leave a Comment

Copyright 2015 © Januarsw.com . SmartNesia